Lagu Santri 2019

Official lagu resmi atau theme song Hari Santri 2019 merupakan lagu resmi yang diluncurkan dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2019. Namun hingga beberapa hari menjelang puncak perayaan Hari Santri 2019, lagu official tersebut belum diluncurkan.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada perayaan tahun 2018, Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Ditpdpontren) merilis theme song khusus. Jika sampai artikel ini belum dirilis, terdapat dua kemungkinan. Pertama memang belum dirilis dan kedua, tidak disediakan theme song khusus untuk peringatan tahun ini. Artinya berarti masih menggunakan lagu terdahulu.

Atau bisa jadi, lagu theme song Hari Santri yang diperkenalkan pada perhelatan tahun 2018 akan digunakan juga untuk tahun-tahun sesudahnya.

Karena menilik pada lirik lagu tersebut, memiliki kandungan isi yang umum. Tidak khusus terkait dengan satu tema peringatan. Dimana pada tahun 2018, saat lagu tersebut dirilis, tema peringatan Hari santri yang diangkat adalah "Bersama Santri Damailah Negeri". Ternyata lirik lagu tersebut tetap cocok dinyanyikan pada setiap peringatan Hari Santri tahun 2019 yang mengangkat tema "Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia". Bahkan  dengan tema peringatan yang berbeda-beda pada tahun-tahun yang akan datang sekalipun.

Adapun lirik lagu Theme Song Hari Santri adalah sebagai berikut.

Theme Song Hari Santri

22 Oktober 45

Resolusi jihad panggilan jiwa

Santri dan ulama tetap setia

Berkorban pertahankan indonesia

Saat ini kita telah merdeka

Mari teruskan perjuangan ulama

Berperan aktif dengan dasar pancasila

Nusantara tanggung jawab kita

Reff:

Hari santri hari santri hari santri

Hari santri bukti cinta pada negeri

Ridho dan rahmat dari ilahi

Nkri harga mati

Ayo santri ayo santri ayo santri

Ayo ngaji dan patuh pada kyai

Jayalah bangsa, jaya negara

Jayalah pesantren kita

Mari bersiap kita berangkat

Ke pesantren dengan penuh samangat

Raih cita cita luruskan niat

Mengabdi tuk kemaslahatan umat

Back to reff

***

Jayalah bangsa negara

Jayalah indonesia

Jayalah indonesia

Lagu Santri 2019

Ya Lal Wathon

Read More

Mars dan Hymne Diniyah

Read More

Garis-Garis Besar Proker FKDT

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA

FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMLIYAH (FKDT)

I.       PENDAHULUAN

 Pendidikan diniyah sebagai istilah khusus dari sekolah agama, mulai diselenggarakan di Indonesa bersamaan dengan penyebaran agama Islam di tanah air dengan bentuk dan pola yang berbeda dengan keadaan sekarang, setelah mengalami beberapa kali perubahan sesuai perkembangan zaman.

Pendidikan diniyah yang diselenggarakan oleh masyarakat, sepanjang sejarah telah membuktikan betapa besar peranannya dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat, menanamkan nilai-nilai akhlaqul karimah sebagai modal pembangunan dan SDM yang berkualitas.

Pada saat  ini ada indikasi ketidakseimbangan / kekeliruan sikap mayarakat termasuk pemerintah dalam memandang dan memperlakukan pendidikan diniyah. Masyarakat termasuk pemerintah menempatkan pendidikan diniyah hanya sebatas kebutuhan sekunder/tidak pokok (sampingan), padahal pendidikan agama merupakan kebutuhan primer/pokok.

Keberadaan pendidikan diniyah takmiliyah menurut UU No. 20 Tahun 2003, Permendiknas No. 19 Tahun 2005 dan PP 55 Tahun 2007, menempatkan pendidikan Diniyah Takmiliyah ke dalam jalur pendidikan non formal, mestinya tidak mengurangi perhatian terhadap pendidikan diniyah, karena jika dilihat dari peran dan urgensiya terhadap pembinaan SDM. Hal itu sama pentingnya dengan jalur pendidikan formal.

Pembangunan oleh SDM yang unggul dan menguasai IPTEK, jika tanpa dilandasi oleh IMTAQ, niscaya akan rusak. Kita sangat prihatin melihat kenyataan bahwa disatu pihak pendidikan diniyah sangat diperlukan, namun dipihak lain dukungan berbagai pihak terhadap penyelenggaraan pendidikan diniyah dirasakan masih sangat kurang, sehingga aktifitas pembelajaran dan mutunya masih sangat jauh dari apa yang diharapkan.

Walaupun demikian pendidikan diniyah akan tetap menjadi harapan masyarakat untuk tetap berkiprah menyebarkan syariat Islam, dengan bantuan dan perhatian yang lebih optimal dari orang tua dan pemerintah.

II.      PENGERTIAN, FUNGSI DAN TUGAS POKOK FKDT

           Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) adalah Forum yang membina hubungan kerjasama secara koordinatif antara Diniyah Takmiliyah.

a.               Fungsi FKDT

Fungsi FKDT adalah sebagai berikut :

1.    FKDT berfungsi sebagai mitra kerja Kemenag terkait dalam mensukseskan penyelengaraan Diniyah Takmiliyah.

2.    Wadah interaksi, yaitu setiap anggota memiliki hak dan kewajiban untuk saling membina secara bersama atas dasar rasa tanggung jawab.

3.    Wadah konsultasi, yaitu setiap anggota memilki hak dan kewajiban mengemukakan dan memecahkan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan tugas di lapangan.

4.    Wadah koordinasi, yaitu setiap anggota memiliki pandangan dan langkah yang sama dan sebagai wujud kerjasama dalam upaya peningkatan profesionalisme tenaga pendidikan secara terpadu.

5.    Pengurus sebagai perwakilan para anggota merupakan satuan tugas yang berfungsi sebagai pengelolaan tugas-tugas dan kegiatan koordinatif diatas.

b.        Tugas FKDT

Tugas pokok FKDT adalah :

1.    Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari  pedoman peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2.    Menyelenggarakan koordinasi perencanaan program tahunan secara terpadu dan program pengajaran yang meliputi penggunaan kurikulum, perencanaan program pengajaran pada setiap awal tahun pelajaran.

3.    Mengkoordinasikan kesatuan langkah dalam penetapan bahan pelajaran dan buku serta alat pelajaran lainnya.

4.    Mengkoordinasikan pengembangan sistem dan metode serta pendekatan dalam menyusun pengembangan silabus.

5.    Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar pada semester, kenaikan kelas,  Ujian Akhir dan pengadaan Ijazah/Syahadah.

6.    Menyelenggrakan rapat/pertemuan guru-guru mata pelajaran, bahan pelajaran, metode penyampaian dan pengembangan alat, bahan pelajaran.

7.    Menyelenggarakan rapat koordinasi kepala diniyah takmiliyah dalam usaha mencapai kebersamaan dalam pembinaan.

c.                Wewenang FKDT:

Wewenaang FKDT adalah sebagai berikut :

1.       Menyusun program kerja dan time schedule FKDT selama Satu Tahun Anggaran;

2.       Perumusan konsep kebijakan pendidikan diniyah takmiliyah berdasarkan kebijakan nasional dan Peraturan Daerah (PERDA) yang terkait;

3.       Pembuatan konsep sosialisasi program pada kabupaten/kota yang bersangkutan;

4.       Pembuatan konsep tentang perencanaan, pelaksanaan, verifikasi, supervisi, evaluasi dan monitoring Pendidikan Diniyah.

III.     PERANAN FKDT DALAM MENINGKATKAN MUTU DINIYAH TAKMILIYAH

Kondisi obyektif tentang pengelolaan diniyah takmiliyah termasuk mutunya masih jauh dari yang diharapkan. Ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain :

1.        Faktor personal/SDM

2.        Faktor sarana prasarana

3.        Faktor finansial/dana

4.        Faktor pembinaan.

Pada umumnya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan diniyah takmiliyah hanya bermodalkan semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kewajiban taffaquh fiddin dan menyebarkan nilai-nilai ajaran Islam. Kesulitan mencari guru yang memenuhi syarat (qualified), kurangnya sarana prasarana, minimnya dana untuk operasional dan membayar honor, lemahnya manajemen serta kurangnya pembinaan tidak dijadikan pertimbangan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan diniyah takmiliyah.

Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan diniyah takmiliyah, melalui pembinaan dan sosialisasi penerapan administrasi pengelolaan dan pembelajaran pendidikan diniyah takmiliyah. Begitu pula tugas-tugas dalam pembinaan manajemen kepala diniyah takmiliyah, pembinaan profesional guru dan pengembangan kreativitas serta bakat siswa banyak bertumpu kepada kemampuan FKDT dalam menyelenggarakan kegiatannya.

Namun FKDT sebagai wadah interaksi, konsultasi dan koordinasi sering tidak berdaya karena beberapa faktor :

1.       Kurangnya pemahaman dari pengurus maupun anggota tentang tugas, fungsi dan manfaat FKDT sebagai koordinasi.

2.       Terbatasnya waktu dari pengurus maupun anggota dalam melaksanakan kegiatan, terutama bagi wilayah kerja.

3.       Kurangnya dana sebagai penunjang kegiatan pengurus, sebagai akibat kesulitan penggalangan dana.

IV.     PEMBERDAYAAN FKDT

Menyadari penting dan besarnya peran FKDT dalam peningkatan mutu, maka perlu pemberdayaan FKDT. Adapun upaya-upaya dalam pemberdayaan FKDT, antara lain :

1.       Meningkatkan dan mengefektifkan pembinaan secara formal dengan mengadakan penataran, workshop serta pendidikan dan pelatihan (diklat) oleh Kantor Kementerian Agama.

2.       Meningkatkan upaya penggalangan dana melalui penyelenggaraan ulangan umum dan ujian bersama, serta pengadaan administrasi.

3.       Mengupayakan bantuan dari pemerintah maupun donatur yang tidak mengikat.

4.       Meningkatkan volume pertemuan, kegiatan tukar pikiran, informasi, pengalaman dan dialog tentang kegiatan FKDT.

5.       Mengadakan studi banding tentang kegiatan FKDT.

V.      PROGRAM KERJA FKDT

1.       Meningkatkan Manajemen Organisasi

a.       Mengadakan rapat/pertemuan rutin

b.       Mengadakan pembinaan manajemen pengurus

c.       Mengadakan studi banding

d.       Meningkatkan kesejahteraan pengurus.

e.       Pendataan/Pemetaan Diniyah Takmiliyah.

f.        Mengadakan verifikasi Diniyah Takmiliyah.

g.       Mengadakan Supervisi , Monitoring dan Pelaporan Diniyah Takmiliyah.

h.       Mengadakan Akreditasi Diniyah Takmiliyah.

2.       Meningkatkan Sarana dan Prasarana Diniyah Takmiliyah

a.       Pengadaan buku-buku sesuai dengan kurikulum.

b.       Pengadaan modul atau LKS berbahasa arab pegon jawa dan arab pegon melayu.

c.       Pengadaan alat peraga yang tepat.

d.       Pengadaan Papan Nama Lembaga.

e.       Pengadaan Mebeuler Diniyah Takmiliyah.

f.        Pengadaan Administrasi Diniyah Takmiliyah.

g.       Pengadaan ATK Diniyah Takmiliyah

3.       Pengembangan Kurikulum Diniyah

a.       Menyusun administrasi diniyah takmiliyah.

b.       Mengembangkan Silabus.

c.       Menyusun RPP Diniyah Takmiliyah

d.       Mengadakan Ujian Bersama

4.       Meningkatkan Kemampuan Tenaga Pendidik dan kependidikan Diniyah Takmiliyah:

a.       Mengadakan kegiatan MGMP.

b.       Mengupayakan Legalitas Jam mengajar Diniyah Takmiliyah.

c.       Mengupayakan Tenaga Pendidik Diniyah Takmiliyah menjadi Tenaga Honorer.

5.       Meningkatkan Kesejahteraan Dewan Asatidz

a.       Mengusulkan bantuan Honor dari DIPA Kemenag RI.

b.       Mengajukan dan Mendistribusikan bantuan honor dari Pemda Provinsi dan Kabupaten Kota.

6.       Meningkatkan Kompetensi Santri dengan mengadakan Porsadin Nasional.

7.       Mengadakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait

8.       Mengadakan seragam batik untuk Santri dan Dewan Asatidz.

Di tetapkan di    : Jakarta

Pada tanggal     : 15 Februari 2014

Read More

Anggaran Rumah Tangga FKDT

ANGGARAN RUMAH TANGGA

FORUM  KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH

BAB I

MAKNA LAMBANG DAN PENGGUNAAN LAMBANG

Pasal 1

1.              Berbentuk Segi Lima (Rukun Islam & Pancasila)

2.              Warna dasar putih (kesucian perjuangan)

3.              Bintang (tingginya cita-cita kepada Allah)

4.              Padi & kapas (kesejahteraan guru dan warga diniyah)

5.              Kitab terbuka (sumber ilmu, al qur`an dan assunnah)

6.              Tangan berjabat (kekokohan silaturrahim)

7.              Pena ditengah kitab (belajar yang terus menerus)

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

Anggota FKDT terdiri dari :

1.              Anggota Biasa, yaitu penyelenggara, pengelola, dan atau pendidik (asatidz) yang masih aktif memberikan layanan pada Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah jenjang awaliyah, wustha dan ‘ulya

2.            Anggota kehormatan ialah setiap orang yang telah berjasa kepada organisasi dan disetujui penetapannya serta disahkan oleh rapat Pengurus Harian FKDT.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA

Pasal 3

1.              Penerimaan anggota dapat dilakukan di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan atau propinsi domisili calon anggota.

2.            Pengelolaan administrasi penerimaan anggota diatur oleh pengurus pusat.

3.            Anggota kehormatan diusulkan dalam rapat harian pengurus Kecamatan, rapat harian pengurus Kabupaten/kota, rapat harian pengurus propinsi dan atau rapat harian pengurus pusat. Penetapan anggota kehormatan dilakukan pengurus organisasi pada masing-masing tingkatan setelah mendapatkan persetujuan dari organisasi.

BAB IV

KEWAJIBAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

Anggota FKDT berkewajiban :

1.              Memiliki akhlaqul karimah.

2.            Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi.

3.            Setia kepada organisasi.

4.            Tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan dan keputusan organisasi.

5.            Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi.

6.            Mendukung dan mensukseskan program-program organisasi.

BAB V

HAK ANGGOTA

Pasal 5

Anggota FKDT berhak :

1.              Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.

2.            Memperoleh pelayanan, pendidikan, pelatihan, bimbingan serta pembelaan dari organisasi.

3.            Mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan usul dan saran yang bersifat membangun.

4.            Memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi dan atau melaksanakan tugas lain yang diamanatkan organisasi.

5.            Mendapatkan kemaslahatan dari kegiatan-kegiatan organisasi.

BAB VI

PEMBINAAN ANGGOTA

Pasal 6

Pembinaan terhadap Madrasah Diniyah Takmiliyah dilakukan dalam bentuk pembinaan SDM

Pasal 7

Pembinaan terhadap Anggota Kehormatan dilakukan melalui kegiatan konsultasi, koordinasi dan konsolidasi.

BAB VII

BERHENTI DARI ANGGOTA

Pasal 8

1.              Anggota biasa dan anggota kehormatan FKDT berhenti keanggotaannya karena

a.             Meninggal dunia

b.            Atas permintaan sendiri

c.             Melanggar AD/ART

2.            Pemberhentian sebagaimana ayat 1 huruf (b) dan (c) ditetapkan dengan Surat keputusan yang dikeluarkan oleh pengurus ditingkatan masing-masing.

BAB VIII

DEWAN PEMBINA

Pasal 9

1.              Dewan Pembina dibentuk dalam kepengurusan FKDT ditingkat Pusat, Wilayah, Cabang, dan Anak Cabang.

2.            Dewan Pembina ditetapkan di masing-masing tingkatan kepengurusan sesuai kebutuhan.

3.            Dewan Pembina berkewajiban memberikan pertimbangan, saran, nasehat baik diminta maupun tidak dilakukan baik secara perorangan maupun kolektif sesuai dengan tingkatan kepengurusan masing-masing.

4.            Dewan Pembina berhak :

a.             Mendapatkan laporan secara periodik dari Dewan kode etik dan Pengurus.

b.            Mengambil keputusan terhadap organisasi apabila terjadi deadlock/jalan buntu roda organisasi.

BAB IX

DEWAN KODE ETIK

Pasal 10

1.         Dewan Kode Etik ditetapkan dalam kepengurusan FKDT ditingkat Pusat, Wilayah, Cabang, dan Anak Cabang.

2.         Dewan Kode Etik ditetapkan oleh Dewan Pembina berdasarkan Rapat Dewan Pembina di masing-masing tingkatan kepengurusan sesuai kebutuhan.

3.         Dewan Kode Etik merupakan badan kepengawasan yang berkewajiban:

a.             Menilai, memberikan pertimbangan, saran, nasehat baik diminta maupun tidak, berdasarkan laporan maupun temuan, secara perorangan maupun kolektif sesuai dengan tingkatan kepengurusan masing-masing.

b.            Melaporkan hasil penilaian terhadap kinerja pengurus organisasi sesuai dengan tingkatan kepengurusan masing-masing kepada Dewan Pembina.

4.         Dewan Kode Etik berhak mendapatkan laporan secara periodik dari pengurus di masing-masing tingkatan.

BAB X

SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI

Dewan Pengurus Pusat

Pasal 11

1.              Pengurus Harian Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT) adalah pengurus yang menerima amanat Munas sebagai pengurus dan memegang tanggung jawab tertinggi organisasi baik kedalam maupun keluar.

2.            Pengurus Harian Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT) terdiri dari :

a.              Ketua Umum

b.            8 (delapan) Wakil Ketua

c.             Sekretaris Umum

d.            8 (delapan) Wakil Sekretaris

e.             Bendahara Umum

f.              2 (dua) Wakil Bendahara

g.             Departemen-departemen

h.            Lembaga-lembaga.

3.            Organisasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) terdaftar di Kesbangpol

4.            Kepengurusan Harian Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT) di sahkan dengan Akta Notaris dan Kementerian Hukum dan HAM.

5.            Kepengurusan Departemen dan Lembaga disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP-FKDT)

Dewan Pengurus Wilayah

Pasal 12

1.              Pengurus Harian Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPW-FKDT) adalah pengurus yang menerima amanat Musyawarah Wilayah (Muswil) sebagai pengurus dan memegang tanggung jawab organisasi di tingkat provinsi baik kedalam maupun keluar.

2.            Pengurus Harian Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPW-FKDT) dapat dibentuk di tiap provinsi atau daerah istimewa dimana telah berdiri paling sedikit lima DPC-FKDT.

3.            Pengurus Harian Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPW-FKDT) terdiri dari :

a.             Ketua

b.            6 (enam) Wakil Ketua

c.             Sekretaris

d.            6 (enam) Wakil sekretaris

e.             Bendahara

f.              Wakil bendahara

g.             Departemen-departemen

h.            Lembaga-lembaga

4.            Organisasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) terdaftar di Kesbangpol

5.            Pengurus Harian Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPW-FKDT)  disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT).

6.            Dalam hal ayat (2) di atas tidak terpenuhi, Pengurus Harian DPP dapat membentuk pelaksana harian kepengurusan di provinsi.

7.            Kepengurusan Departemen dan Lembaga disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW-FKDT)

Dewan Pengurus Cabang

Pasal 13

1.              Pengurus Harain Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC-FKDT) adalah pengurus Kabupaten/Kota yang menerima amanat Musyawarah Cabang (Muscab) sebagai pengurus dan memegang tanggung jawab organisasi di tingkat kabupaten/kota baik ke dalam maupun keluar.

2.            Pengurus Harain Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC-FKDT) dapat dibentuk ditiap kabupaten/kota dimana telah berdiri paling sedikit 3 (tiga) kecamatan.

3.            Pengurus kabupaten/kota terdiri dari :

a.             Ketua

b.            4 (empat) wakil Ketua

c.             Sekretaris

d.            4 (empat) Wakil sekretaris

e.             Bendahara

f.              Wakil Bendahara

g.             Departemen-Departemen

h.            Lembaga-lembaga

4.            Organisasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) terdaftar di Kesbangpol

5.            Pengurus Harain Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC-FKDT) disahkan dan ditetapkan  oleh Dewan Pengurus Wilayah  (DPW-FKDT).

6.            Pengurus Departemen dan Lembaga disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC-FKDT).

Dewan Pengurus Anak Cabang

Pasal 14

1.    Pengurus Harian Pengurus Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (PAC-FKDT) adalah pengurus Kecamatan yang menerima amanat Musyawarah Anak Cabang untuk dan memegang tanggung jawab di tingkat Kecamatan baik kedalam maupun keluar.

2.    Pengurus Harian Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (PAC-FKDT) dapat dibentuk di daerah Kecamatan.

3.    Pengurus Harian Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (PAC-FKDT) terdiri dari :

a.         Ketua

b.         2 ( dua ) Wakil Ketua

c.         Sekretaris

d.         2 ( dua ) Wakil Sekretaris

e.         Bendahara

f.           Wakil Bendahara

g.         Departemen-departemen

4.            Pengurus Harian Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (PAC-FKDT) disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC-FKDT)

BAB XI

MASA BAKTI

Pasal 15

1.     Dewan Pengurus Pusat (DPP-FKDT) dipilih untuk masa bakti 5 tahun, dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan Ketua Umum hanya dapat dipilih untuk dua kali masa bakti.

2.     Dewan Pengurus Wilayah (DPW-FKDT) dipilih untuk masa bakti 5 tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan ketua hanya dapat dipilih untuk dua kali masa bakti

3.     Dewan Pengurus Cabang (DPC-FKDT) dipilih untuk masa bakti 5 tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan ketua hanya dapat dipilih untuk dua kali masa bakti.

4.     Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC-FKDT) dipilih untuk masa bakti 4 tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan ketua hanya dapat dipilih untuk dua kali masa bakti.

BAB XII

SYARAT-SYARAT MENJADI PENGURUS

Pasal 16

Seorang anggota FKDT dapat dipilih menjadi Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang, dan Pengurus Anak Cabang dengan syarat :

1.     Berprestasi, berdedikasi dan loyal kepada organisasi.

2.     Mampu dan aktif menjalankan organisasi.

3.     Berakhlaqul karimah.

BAB XIII

KEWAJIBAN PENGURUS

Kewajiban Dewan Pengurus Pusat (DPP-FKDT)

Pasal 17

Dewan Pengurus Pusat berkewajiban :

1.         Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Munas, keputusan organisasi.

2.         Melaksanakan Munas.

3.         Memberikan pertanggungjawaban kepada Munas.

4.         Mengesahkan dan menetapkan Dewan Pengurus Wilayah.

5.         Menentukan kebijakan umum sesuai AD/ART untuk menjalankan organisasi.

6.         Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.

7.         Memperhatikan dan melaksanakan saran-saran Dewan Pembina dan Dewan Kode Etik.

Kewajiban Dewan Pengurus Wilayah (DPW-FKDT)

Pasal 18

Dewan Pengurus wilayah berkewajiban :

1.         Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam AD/ART keputusan Munas, keputusan musyawarah wilayah, dan raker wilayah.

2.         Melaksanakan musyawarah wilayah (Muswil).

3.         Mengesahkan dan menetapkan pengurus Cabang.

4.         Memberikan pertanggungjawaban kepada musyawarah wilayah.

5.         Memberikan perlidungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.

6.         Memperhatikan dan melaksanakan saran-saran Dewan Pembina dan Dewan Kode Etik.

Kewajiban Dewan Pengurus Cabang

Pasal 19

Dewan Pengurus Cabang berkewajiban :

1.         Menjalanakan semua ketentuan yang tercantum dalam AD/ART keputusan Munas, keputusan Muswil, Keputusan Muscab.

2.         Melaksanakan musyawarah Cabang (Muscab)

3.         Mengesahkan dan menetapkan Pengurus Anak Cabang

4.         Memberikan pertanggungjawaban kepada musyawarah Cabang (Muscab).

5.         Memberikan perlidungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.

6.         Memperhatikan dan melaksanakan saran-saran Dewan Pembina dan Dewan Kode Etik.

Kewajiban Dewan Pengurus Anak Cabang

Pasal 20

Dewan Pengurus Anak Cabang berkewajiban :

1.         Menjalanakan semua ketentuan yang tercantum dalam AD/ART keputusan Munas, keputusan Muswil, Keputusan Muscab.

2.         Melaksanakan Musyawarah Anak Cabang (Musancab)

3.         Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Anak Cabang (Musancab).

4.         Memberikan perlidungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.

5.         Memperhatikan dan melaksanakan saran-saran Dewan Pembina dan Dewan Kode Etik.

BAB XIV

HAK PENGURUS

Hak Dewan Pengurus Pusat

Pasal 21

Dewan Pengurus Pusat berhak :

1.         Mengambil kebijakan organisasi tingkat pusat.

2.         Membuat Surat Keputusan dan ketetapan untuk Dewan Pengurus Wilayah se Indonesia

3.         Membatalkan keputusan atau kebijaksanaan Dewan Pengurus Wilayah yang bertentangan dengan AD/ART atas usulan Dewan Pembina.

4.         Membekukan Dewan Pengurus Wilayah.

5.         Menerbitkan KTA (Kartu Tanda Anggota) untuk anggota biasa dan anggota kehormatan.

Hak Dewan Pengurus Wilayah

Pasal 22

Dewan Pengurus Wilayah berhak :

1.         Mengambil kebijakan organisasi tingkat Wilayah

2.         Membuat Surat Keputusan dan ketetapan untuk Dewan Pengurus Cabang se Provinsi

3.         Membatalkan keputusan atau kebijaksanaan Dewan Pengurus Cabang yang bertentangan dengan AD/ART atas usulan Dewan Pembina.

4.         Membekukan Dewan Pengurus Cabang.

5.         Merekomendasikan data untuk diterbitkan KTA (Kartu Tanda Anggota) kepada Dewan Pengurus Pusat.

Hak Dewan Pengurus Cabang

Pasal 23

Dewan Pengurus Cabang berhak :

1.         Mengambil kebijakan organisasi Dewan Pengurus Cabang

2.         Membuat Surat Keputusan dan ketetapan untuk Dewan Pengurus Anak Cabang se Kabupaten/Kota.

3.         Membatalkan keputusan atau kebijaksanaan Dewan Pengurus Anak Cabang yang bertentangan dengan AD/ART atas usulan Dewan Pembina.

4.         Membekukan Dewan Pengurus Anak Cabang se Kabupaten/Kota

5.         Merekomendasikan Data untuk diterbitkan KTA (Kartu Tanda Anggota) kepada Dewan Pengurus Wilayah.

Hak Dewan Pengurus Anak Cabang

Pasal 24

Dewan Pengurus Anak Cabang berhak :

1.         Mengambil kebijakan organisasi Dewan Pengurus Anak Cabang

2.         Mengusulkan KTA (Kartu Tanda Anggota) kepada Dewan Pengurus Cabang.

BAB XV

PEMBEKUAN PENGURUS

Pasal 25

1.         Dewan Pengurus Pusat dapat dibekukan melalui Munaslub dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pembina.

2.         Dewan Pengurus Pusat dapat membekukan Dewan Pengurus Wilayah melalui Muswilub dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pembina.

3.         Dewan Pengurus Wilayah dapat membekukan Dewan Pengurus Cabang melalui Muscablub dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pembina.

4.         Dewan Pengurus Cabang dapat membekukan Dewan Pengurus Anak Cabang melalui Musancablub dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pembina.

5.         Pembekuan tersebut didasarkan atas keputusan sekurang-kurangnya rapat pengurus harian dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pembina.

6.         Alasan pembekuan harus benar-benar kuat baik ditinjau dari segi syarat maupun AD/ART organisasi, antara lain :

a.         Dewan Pengurus Pusat (DPP)

1)             Melanggar AD/ART Organisasi (tidak melaksanakan Munas/ Muskernas/Rakernas/Rakornas, dan laporan pertanggungjawaban).

2)       Melanggar nilai-nilai akhlaqul karimah.

b.    Dewan Pengurus Wilayah (DPW)

1)         AD/ART Organisasi (Tidak melaksanakan Muswil/Muskerwil/  Rakerwil /Rakorwil, dan laporan pertanggungjawaban).

2)         Melanggar nilai-nilai akhlaqul karimah.

c.    Dewan Pengurus Cabang (DPC)

1)       AD/ART Organisasi (Tidak melaksanakan Muscab/Muskercab/ Rakercab/ Rakorcab, dan laporan pertanggungjawaban).

2)       Melanggar nilai-nilai akhlaqul karimah.

d.    Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC)

1)         AD/ART Organisasi (Tidak melaksanakan Musancab/Muskerancab/ Rakerancab/ Rakorancab, dan laporan pertanggungjawaban).

2)         Melanggar nilai-nilai akhlaqul karimah.

BAB XVI

PENGGANTIAN PENGURUS

Pasal 26

1.         Penggantian pengurus dapat dilakukan sebelum masa baktinya berakhir apabila yang bersangkutan tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai pengurus.

2.         Tata cara penggantian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat melalui pertimbangan dari Dewan Pembina.

BAB XVII

PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 27

1.         Apabila terjadi kekosongan jabatan dalam masa bakti kepengurusan FKDT, maka diisi oleh pejabat sementara yang ditetapkan dalam rapat pleno sampai diselenggarakannya Munas, Muswil, Muscab dan Musancab.

2.         Tata cara pengisian kekosongan jabatan akan diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).

BAB XVIII

PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 28

1.         Forum permusyawaratan untuk pengambilan keputusan organisasi meliputi:

a.             Tingkat Pusat: Munas, Munaslub, Rakernas, Rakornas, dan Rapimnas.

b.            Tingkat Wilayah: Muswil, Muswilub, Rakerwil, Rakorwil dan Rapimwil.

c.             Tingkat Cabang: Muscab, Muscablub, Rakercab, Rakorcab dan Rapimcab.

d.            Tingkat Anak Cabang: Musancab, Musancablub, Rakerancab, Rakorancab, dan Rapimancab.

2.         Rapat untuk pengambilan keputusan organisasi, meliputi : rapat harian, rapat pleno, dan rapat departemen/lembaga.

Musyawarah Nasional

(Munas)

Pasal 29

1.         Munas sebagai permusyawaratan dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

2.         Munas diselenggarakan untuk :

a.             Menilai pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat.

b.            Menetapkan program umum organisasi.

c.             Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

d.            Merumuskan kebijaksanaan organisasi berkaitan dengan kehidupan, pendidikan, kebangsaan dan kemasyarakatan.

3.         Munas diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.

4.         Munas dihadiri oleh :

a.             Dewan Pembina (minimal satu orang)

b.            Dewan Kode Etik (minimal satu orang)

c.             Dewan Pengurus Pusat

d.            Dewan Pengurus Wilayah

e.             Dewan Pengurus Cabang

f.              Undangan yang ditetapkan pengurus.

5.         Munas dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang yang sah.

6.         Hak suara diatur sebagai berikut :

a.             Dewan Pembina memiliki hak bicara.

b.            Dewan Kode Etik memiliki hak bicara.

c.             Dewan Pengurus Pusat memiliki hak bicara, hak memilih dan dipilih

d.            Dewan Pengurus Wilayah memiliki hak bicara, hak memilih dan dipilih

e.             Dewan Pengurus Cabang memiliki hak bicara dan memilih.

f.              Undangan yang ditetapkan pengurus, memiliki hak bicara.

7.         Tata Tertib Munas dan tata cara pemilihan ketua dibuat oleh Dewan Pengurus Pusat dengan pengesahan sidang pleno Munas.

8.         Pembentukan Dewan Pengurus Pusat melalui rapat Tim Formatur.

Musyawarah Nasional Luar Biasa

(Munaslub)

Pasal 30

1.         Dalam keadaan istimewa Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu atas:

a.         Saran dan pertimbangan Dewan Pembina

b.         Usulan Dewan Pengurus Pusat

c.             Permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang sah.

2.         Munaslub dihadiri oleh :

a.             Dewan Pembina (minimal satu orang)

b.            Dewan Kode Etik (minimal satu orang)

b.            Pengurus Pusat

c.             Pengurus Wilayah

d.            Pengurus Cabang, dan

e.             Undangan yang ditetapkan panitia

3.         Munaslub diadakan dan dipimpin oleh panitia yang dibentuk oleh Dewan Pembina dan atau Dewan Pengurus Pusat.

4.         Munaslub dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah.

5.         Hak suara dalam Munaslub diatur sebagai berikut :

a.             Dewan Pembina memiliki hak bicara.

b.            Dewan Pengawas memiliki hak bicara.

c.             Dewan Pengurus Pusat memiliki hak bicara, hak memilih dan dipilih

d.            Dewan Pengurus Wilayah memiliki hak bicara, hak memilih dan dipilih

e.             Dewan Pengurus Cabang memiliki hak bicara dan memilih.

f.              Undangan yang ditetapkan panitia, memiliki hak bicara.

6.         Tata tertib Munaslub dan tata cara pemilihan ketua ditetapkan melalui sidang pleno Munaslub.

7.         Pembentukan Dewan Pengurus Pusat melalui rapat Tim Formatur.

Rapat Kerja Nasional

(Rakernas)

Pasal 31

1.         Rakernas diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Dewan Pengurus Pusat atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang sah.

2.         Rakernas diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.

3.         Rakernas dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang sah.

4.         Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

5.         Rakernas diadakan untuk merumuskan program-program kerja.

6.         Rakernas dihadiri oleh :

a.             Dewan Pengurus Pusat

b.            Dewan Pengurus Wilayah

c.             Undangan yang ditetapkan pengurus.

Rapat Koordinasi Nasional

(Rakornas)

Pasal 32

1.         Rakornas diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Dewan Pengurus Pusat atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang sah.

2.         Rakornas diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.

3.         Rakornas dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang sah.

4.         Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

5.         Rakornas diadakan untuk membicarakan hal-hal teknis dan pengorganisasian pelaksanaan program kerja.

6.         Rakornas dihadiri oleh :

a.             Dewan Pengurus Pusat

b.            Dewan Pengurus Wilayah

c.             Undangan yang ditetapkan pengurus.

Rapat Pimpinan Nasional

(Rapimnas)

Pasal 33

1.         Rapimnas diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Dewan Pengurus Pusat atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang sah.

2.         Rapimnas diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.

3.         Rapimnas dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang sah.

4.         Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

5.         Rapimnas diadakan untuk :

a.             Membicarakan hal-hal penting yang timbul selama kepengurusan.

b.            Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Munas dan atau Munaslub.

c.             Melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja pengurus dalam pelaksanaan program kerja.

6.         Rapimnas dihadiri oleh :

a.             Dewan Pengurus Pusat

b.            Dewan Pengurus Wilayah

c.             Undangan yang ditetapkan pengurus.

Musyawarah Wilayah 

(Muswil)

Pasal 34

1.              Musyawarah Wilayah diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali oleh Dewan Pengurus Wilayah.

2.            Musyawarah Wilayah diadakan untuk :

a.             Meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Wilayah.

b.            Menetapkan program kerja Dewan Pengurus Wilayah.

c.             Memilih Dewan Pengurus Wilayah.

3.            Muswil diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah.

4.         Musyawarah Wilayah dihadiri oleh :

a.             Dewan Pembina (minimal satu orang)

b.            Dewan Kode Etik (minimal satu orang)

c.             Dewan Pengurus Wilayah

d.            Dewan Pengurus Cabang.

e.             Undangan yang ditetapkan pengurus.

5.         Muswil dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari Dewan Pengurus Cabang yang sah.

6.            Hak suara diatur sebagai berikut :

a.             Dewan Pembina memiliki hak bicara.

b.            Dewan Kode Etik memiliki hak bicara.

c.             Dewan Pengurus Pusat memiliki hak bicara.

d.            Dewan Pengurus Wilayah memiliki hak bicara, hak memilih dan dipilih

e.             Dewan Pengurus Cabang memiliki hak bicara, hak memilih dan dipilih.

f.              Undangan yang ditetapkan pengurus memiliki hak bicara.

7.       Tata Tertib Muswil dan tata cara pemilihan ketua dibuat oleh Dewan Pengurus Wilayah dengan pengesahan sidang pleno Muswil.

8.            Pembentukan Dewan Pengurus Wilayah melalui rapat Tim Formatur.

Musyawarah Wilayah Luar Biasa

(Muswilub)

Pasal 35

1.         Dalam keadaan istimewa Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu atas:

a.             Saran dan pertimbangan Dewan Pembina

b.            Usulan Dewan Pengurus Wilayah

c.             Permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah.

2.         Muswilub dihadiri oleh :

a.             Dewan Pembina (minimal satu orang)

b.            Dewan Kode Etik (minimal satu orang)

c.             Dewan Pengurus Pusat

d.            Dewan Pengurus Wilayah

e.             Dewan Pengurus Cabang

f.              Undangan yang ditetapkan pengurus.

3.         Muswilub diadakan dan dipimpin oleh panitia yang dibentuk oleh Dewan Pembina dan atau Dewan Pengurus Wilayah.

4.         Muswilub dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah.

5.         Hak suara dalam Muswilub diatur sebagai berikut :

a.             Dewan Pembina memiliki hak bicara.

b.            Dewan Kode Etik memiliki hak bicara.

c.             Dewan Pengurus Pusat memiliki hak bicara

d.            Dewan Pengurus Wilayah memiliki hak bicara, hak memilih dan hak dipilih

e.             Dewan Pengurus Cabang memiliki hak bicara dan hak memilih.

f.              Undangan yang ditetapkan panitia memiliki hak bicara.

6.         Tata tertib Muswilub dan tata cara pemilihan ketua ditetapkan melalui sidang pleno Muswilub.

7.         Pembentukan Dewan Pengurus Wilayah melalui rapat Tim Formatur.

Rapat Kerja Wilayah 

(Rakerwil)

Pasal 36

1.         Rakerwil diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Dewan Pengurus Wilayah atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah.

2.         Rakerwil diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah.

3.         Rakerwil dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah.

4.         Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

5.         Rakerwil diadakan untuk merumuskan program-program kerja.

6.         Rakerwil dihadiri oleh :

a.             Dewan Pengurus Wilayah

b.            Dewan Pengurus Cabang

c.             Undangan yang ditetapkan pengurus.

Rapat Koordinasi Wilayah 

(Rakorwil)

Pasal 37

1.         Rakorwil diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Dewan Pengurus Wilayah atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah.

2.         Rakorwil diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah.

3.         Rakorwil dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah.

4.         Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

5.         Rakorwil diadakan untuk membicarakan hal-hal teknis dan pengorganisasian pelaksanaan program kerja.

6.         Rakorwil dihadiri oleh :

a.             Dewan Pengurus Wilayah

b.            Dewan Pengurus Cabang

c.             Undangan yang ditetapkan pengurus.

Rapat Pimpinan Wilayah 

(Rapimwil)

Pasal 38

1.         Rapimwil diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Dewan Pengurus Wilayah atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah.

2.         Rapimwil diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah.

3.         Rapimwil dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah.

4.         Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

5.         Rapimwil diadakan untuk :

a.             Membicarakan hal-hal penting yang timbul selama kepengurusan.

b.            Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Muswil dan atau Muswilub.

c.             Melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja pengurus dalam pelaksanaan program kerja.

6.         Rapimwil dihadiri oleh :

a.             Dewan Pengurus Wilayah

b.            Dewan Pengurus Cabang

c.             Undangan yang ditetapkan pengurus.

Musyawarah Cabang

(Muscab)

Pasal 39

1.         Musyawarah Cabang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali oleh Dewan Pengurus Cabang atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari utusan Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.

2.         Musyawarah Cabang diadakan untuk :

a.             Meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang.

b.            Menetapkan program kerja Dewan Pengurus Cabang.

c.             Memilih Dewan Pengurus Cabang.

3.         Muswil diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang.

4.         Musyawarah Cabang dihadiri oleh :

a.             Dewan Pembina (minimal satu orang)

b.            Dewan Kode Etik (minimal satu orang)

c.             Dewan Pengurus Wilayah

d.            Dewan Pengurus Cabang.

e.             Dewan Pengurus Anak Cabang

f.              Undangan yang ditetapkan pengurus.

5.         Muscab dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.

6.         Hak suara diatur sebagai berikut :

a.             Dewan Pembina memiliki hak bicara.

b.            Dewan Pengawas memiliki hak bicara.

c.             Dewan Pengurus Wilayah memiliki hak bicara.

d.            Dewan Pengurus Cabang memiliki hak bicara, hak memilih dan hak dipilih.

e.             Dewan Pengurus Anak Cabang memiliki hak bicara dan hak memilih.

f.              Undangan yang ditetapkan pengurus memiliki hak bicara.

7.         Tata Tertib Muscab dan tata cara pemilihan ketua dibuat oleh Dewan Pengurus Cabang dengan pengesahan Muscab.

8.         Pembentukan Dewan Pengurus Cabang melalui rapat Tim Formatur.

Musyawarah Cabang Luar Biasa

(Muscablub)

Pasal 40

1.         Dalam keadaan istimewa Musyawarah CabangLuar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu atas:

a.             Saran dan pertimbangan Dewan Pembina

b.            Usulan Dewan Pengurus Cabang

c.              Permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.

2.         Muscablub dihadiri oleh :

a.             Dewan Pembina (minimal satu orang)

b.            Dewan Kode Etik (minimal satu orang)

c.             Dewan Pengurus Wilayah

d.            Dewan Pengurus Cabang

e.             Dewan Pengurus Anak Cabang

f.              Undangan yang ditetapkan pengurus.

3.         Muswil diadakan dan dipimpin oleh panitia yang dibentuk oleh Dewan Pembina dan atau Dewan Pengurus Cabang.

4.         Muscablub dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang.

5.         Hak suara, memilih dan dipilih dalam Muscablub diatur sebagai berikut :

a.             Dewan Pembina memiliki hak bicara.

b.            Dewan Pengawas memiliki hak bicara.

c.             Dewan Pengurus Wilayah memiliki hak bicara.

d.            Dewan Pengurus Cabang memiliki hak bicara, hak memilih dan hak dipilih.

e.             Dewan Pengurus Anak Cabang memiliki hak bicara dan hak memilih.

f.              Undangan yang ditetapkan panitia memiliki hak bicara.

6.         Tata tertib Muscablub dan tata cara pemilihan ketua ditetapkan melalui sidang pleno Muscablub.

7.         Pembentukan Dewan Pengurus Cabang melalui rapat Tim Formatur.

Rapat Kerja Cabang 

(Rakercab)

Pasal 41

1.         Rakercab diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Dewan Pengurus Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.

2.         Rakercab diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang.

3.         Rakercab dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.

4.         Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

5.         Rakercab diadakan untuk merumuskan program-program kerja.

6.         Rakercab dihadiri oleh :

a.             Dewan Pengurus Cabang

b.            Dewan Pengurus Anak Cabang

c.             Undangan yang ditetapkan pengurus.

Rapat Koordinasi Cabang 

(Rakorcab)

Pasal 42

1.         Rakorcab diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Dewan Pengurus Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.

2.         Rakorcab diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang.

3.         Rakorcab dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.

4.         Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

5.         Rakorcab diadakan untuk membicarakan hal-hal teknis dan pengorganisasian pelaksanaan program kerja.

6.         Rakorwil dihadiri oleh :

a.             Dewan Pengurus Cabang

b.            Dewan Pengurus Anak Cabang

c.             Undangan yang ditetapkan pengurus.

Rapat Pimpinan Cabang 

(Rapimcab)

Pasal 43

1.         Rapimcab diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Dewan Pengurus Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.

2.         Rapimcab diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang.

3.         Rapimcab dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.

4.         Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

5.         Rapimcab diadakan untuk :

a.             Membicarakan hal-hal penting yang timbul selama kepengurusan.

b.            Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Muscab dan atau Muscablub.

c.             Melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja pengurus dalam pelaksanaan program kerja.

6.         Rapimcab dihadiri oleh :

a.             Dewan Pengurus Cabang

b.            Dewan Pengurus Anak Cabang

c.             Undangan yang ditetapkan pengurus.

Musyawarah Anak Cabang

(Musancab)

Pasal 44

1.         Musyawarah Anak Cabang diselenggarakan 4 tahun sekali oleh Dewan Pengurus Anak Cabang atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari Madrasah Diniyah yang diselenggarakan di wilayah kecamatan.

2.         Musyawarah Anak Cabang diadakan untuk :

a.             Meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Anak Cabang.

b.            Menetapkan program kerja Dewan Pengurus Anak Cabang.

c.             Memilih Dewan Pengurus Anak Cabang.

3.         Musancab diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang.

4.         Musyawarah Anak Cabang dihadiri oleh :

a.             Dewan Pembina (minimal satu orang)

b.            Dewan Kode Etik (minimal satu orang)

c.             Dewan Pengurus Cabang.

d.            Dewan Pengurus Anak Cabang.

e.             Utusan Madrasah Diniyah.

f.              Undangan yang ditetapkan pengurus.

5.         Musancab dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari Madrasah Diniyah yang diselenggarakan di wilayah kecamatan.

6.         Hak suara diatur sebagai berikut :

a.             Dewan Pembina memiliki hak bicara.

b.            Dewan Pengawas memiliki hak bicara.

c.             Dewan Pengurus Cabang memiliki hak bicara.

d.            Dewan Pengurus Anak Cabang memiliki hak bicara, hak memilih dan hak dipilih.

e.             Utusan Madrasah Diniyah memiliki hak bicara dan hak memilih.

f.              Undangan yang ditetapkan pengurus memiliki hak bicara.

7.         Tata Tertib Musancab dan tata cara pemilihan ketua dibuat oleh Dewan Pengurus Anak Cabang dengan pengesahan sidang pleno Musancab.

8.         Pembentukan Dewan Pengurus Anak Cabang melalui rapat Tim Formatur.

Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa

(Musancablub)

Pasal 45

1.         Dalam keadaan istimewa Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu atas:

a.             Saran dan pertimbangan Dewan Pembina

b.            Usulan Dewan Pengurus Anak Cabang

c.             Permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari Madrasah Diniyah yang diselenggarakan di wilayah kecamatan.

2.         Musancablub dihadiri oleh :

a.             Dewan Pembina (minimal satu orang)

b.            Dewan Kode Etik (minimal satu orang)

c.             Dewan Pengurus Cabang

d.            Dewan Pengurus Anak Cabang

e.             Utusan Madrasah Diniyah

f.              Undangan yang ditetapkan panitia.

3.         Musancablub diadakan dan dipimpin oleh panitia yang dibentuk oleh Dewan Pembina dan atau Dewan Pengurus Anak Cabang.

4.         Musancablub dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang.

5.         Hak suara dalam Musancablub diatur sebagai berikut :

a.             Dewan Pembina memiliki hak bicara.

b.            Dewan Kode Etik memiliki hak bicara.

c.             Dewan Pengurus Cabang memiliki hak bicara.

d.            Dewan Pengurus Anak Cabang memiliki hak bicara, hak memilih dan dipilih.

e.             Utusan Madrasah Diniyah memiliki hak bicara dan memilih.

f.              Undangan yang ditetapkan panitia, memiliki hak bicara.

6.         Tata tertib Musancablub dan tata cara pemilihan ketua ditetapkan melalui sidang pleno Musancablub.

7.         Pembentukan Dewan Pengurus Anak Cabang melalui rapat Tim Formatur.

Rapat Kerja Anak Cabang 

(Rakerancab)

Pasal 46

1.         Rakerancab diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Dewan Pengurus Anak Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari Madrasah Diniyah yang diselenggarakan di wilayah kecamatan.

2.         Rakerancab diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang.

3.         Rakerancab dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.

4.         Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

5.         Rakerancab diadakan untuk merumuskan program-program kerja.

6.         Rakerancab dihadiri oleh :

a.             Dewan Pengurus Cabang

b.            Dewan Pengurus Anak Cabang

c.             Utusan Madrasah Diniyah

d.            Undangan yang ditetapkan pengurus.

Rapat Koordinasi Anak Cabang 

(Rakorancab)

Pasal 47

1.         Rakorancab diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Dewan Pengurus Anak Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari Madrasah Diniyah yang diselenggarakan di wilayah kecamatan.

2.         Rakorancab diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang.

3.         Rakorancab dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.

4.         Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

5.         Rakorancab diadakan untuk membicarakan hal-hal teknis dan pengorganisasian pelaksanaan program kerja.

6.         Rakorancab dihadiri oleh :

a.             Dewan Pengurus Cabang

b.            Dewan Pengurus Anak Cabang

c.             Utusan Madrasah Diniyah

d.            Undangan yang ditetapkan pengurus.

Rapat Pimpinan Anak Cabang 

(Rapimancab)

Pasal 48

1.         Rapimancab diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Dewan Pengurus Anak Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari Madrasah Diniyah yang diselenggarakan di wilayah kecamatan.

2.         Rapimancab diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang.

3.         Rapimancab dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.

4.         Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

5.         Rapimancab diadakan untuk membicarakan hal-hal teknis dan pengorganisasian pelaksanaan program kerja.

6.         Rapimancab dihadiri oleh :

a.             Dewan Pengurus Cabang

b.            Dewan Pengurus Anak Cabang

c.             Utusan Madrasah Diniyah

d.            Undangan yang ditetapkan pengurus.

Rapat-Rapat Lain

Pasal 49

1.         Rapat pleno adalah rapat pengurus FKDT untuk membahas dan memutuskan sesuatu setiap 6 (enam) bulan sekali.

2.         Rapat harian adalah rapat pengurus harian untuk membahas dan memutuskan hal-hal tertentu yang diselenggarakan setiap 1 (satu) bulan sekali.

3.         Rapat departemen adalah rapat intern atau antar departemen untuk membahas program-program organisasi.

BAB XIX

QUORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 50

Permusyawaratan dan rapat adalah sah apabila memenuhi quorum yakni yang dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

Pasal 51

Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak mungkin, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 52

1.         Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

2.         Keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.

BAB XX

KEUANGAN

Pasal 53

Keuangan organisasi di dapat dari :

1.         Iuran anggota

2.         Sumbangan dari para dermawan, instansi pemerintah dan badan-badan swasta yang halal dan tidak mengikat organisasi.

3.         Usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, aturan organisasi dan atau hukum negara.

BAB XXI

TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 54

1.         Tata cara pemilihan ketua diatur dalam Tata Tertib Pemilihan pada masing-masing tingkat kepengurusan FKDT berdasarkan musyawarah-mufakat, adil dan demokratis.

2.         Pembentukan pengurus pada masing-masing tingkat kepengurusan FKDT dilakukan oleh Ketua teripilih dan dibantu Tim Formatur yang dipilih oleh permusyawaratan.

BAB XXII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 55

1.         Pembubaran organisasi dapat diterima apabila diusulkan secara tertulis kepada Dewan Pembina Pusat sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang yang sah.

2.         Pembahasan pembubaran organisasi dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah usulan diterima melalui Munas.

3.         Pembubaran organisasi dilaksanakan di hadapan badan hukum (notaris).

BAB XXIII

P E N U T U P

Pasal 56

1.      Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi.

2.     Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dirubah oleh Munas dan atau Munaslub.

3.     Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di    : Jakarta

Pada tanggal     : 15 Februari 2014

Read More