Sabtu, 09 November 2019
Jumat, 01 November 2019
Perbedaan Madrasah Diniyah dan Formal
Persamaan antara Madrasah Diniyah dan Formal hanya terbatas pada nama. Secara substansi, kedua institusi pendidikan ini sama sekali berbeda. Berikut beberapa di antaranya:
a) Madrasah diniyah hanya mengkaji ilmu agama sedangkan madrasah formal lebih banyak mengkaji ilmu umum (70%) sedangkan ilmu agamanya hanya 30% itupan memakai bahasa Indonesia.
b) Madrasah diniyah memakai kurikulum sendiri dan karena itu materi kajiannya berbedabeda pada setiap madrasah begitu juga kualitasnya, sedangkan madrasah formal memiliki kurikulum yang seragam dan berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).
c) Madrasah Diniyah pasti swasta karena dikelola swasta, sedangkan madrasah formal bisa negeri atau bisa juga swasta sebagaimana SMP, SMA, dan SMK.
d) Madrasah Diniyah tidak memiliki persamaan dengan sekolah umum, sedangkan madrasah formal memiliki keseteraan dengan sekolah umum yang lain baik secara yuridis formal maupun pengakuan. Misalnya, Madrasah Ibtidaiyah (MI) formal setara dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Aliyah setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), perguruan tinggi agama seperti IAIN atau UIN setara dengan Universitas dengan berbagai stratanya.
e) Umumnya madrasah diniyah berada di dalam kompleks pesantren dan menjadi bagian integral dan tak terpisahkan dari sistem pendidikan pesantren salaf. Sedangkan madrasah formal umumnya berdiri sendiri dan tak terkait dengan pesantren atau kalau ada di dalam kompleks pesantren itu menjadi simbol dari sistem pesantren modern.
f) Penentuan kelas di madrasah diniyah bagi siswa baru adalah berdasarkan tes kemampuan dasar ilmu agama, sedangkan di madrasah formal penempatan kelas ditentukan berdasarkan ijazah terakhir atau raport terkini bagi siswa yang pindah kelas dari sekolah yang berbeda sebagaimana biasa terjadi pada sekolah umum.
g) Madrasah diniyah mengandalkan kualitas hasil yang didapat selama belajar tanpa mengharapkan ijazah atau sertifikat apapun, sedangkan madrasah formal lebih mengandalkan ijazah yang diperoleh.
h) Ijazah Madrasah diniyah tidak diakui negara maupun institutsi pendidikan lain yang setara atau di atasnya, sedangkan madrasah formal diakui oleh negara dan lulusannya dapat melanjutkan pendidikan ke institusi pendidikan lain yang setara atau di atasnya. Misalnya, lulusan MTS (Madrasah Tsanawiyah) formal dapat melanjutkan ke SMA atau SMK. Lulusan MA formal dapat melanjutkan ke fakultas kedokteran atau teknis atau sosial di universitas negeri atau swasta manapun; sedangkan lulusan madrasah diniyah tidak bisa.
i) Materi yang dikaji di madrasah diniyah umumnya berbahasa Arab (kitab kuning), sedangkan ilmu agama yang dikaji di madrasah formal memakai bahasa Indonesia.
Kamis, 31 Oktober 2019
Lagu Santri 2019
Official lagu resmi atau theme song Hari Santri 2019 merupakan lagu resmi yang diluncurkan dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2019. Namun hingga beberapa hari menjelang puncak perayaan Hari Santri 2019, lagu official tersebut belum diluncurkan.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada perayaan tahun 2018, Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Ditpdpontren) merilis theme song khusus. Jika sampai artikel ini belum dirilis, terdapat dua kemungkinan. Pertama memang belum dirilis dan kedua, tidak disediakan theme song khusus untuk peringatan tahun ini. Artinya berarti masih menggunakan lagu terdahulu.
Atau bisa jadi, lagu theme song Hari Santri yang diperkenalkan pada perhelatan tahun 2018 akan digunakan juga untuk tahun-tahun sesudahnya.
Karena menilik pada lirik lagu tersebut, memiliki kandungan isi yang umum. Tidak khusus terkait dengan satu tema peringatan. Dimana pada tahun 2018, saat lagu tersebut dirilis, tema peringatan Hari santri yang diangkat adalah "Bersama Santri Damailah Negeri". Ternyata lirik lagu tersebut tetap cocok dinyanyikan pada setiap peringatan Hari Santri tahun 2019 yang mengangkat tema "Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia". Bahkan dengan tema peringatan yang berbeda-beda pada tahun-tahun yang akan datang sekalipun.
Adapun lirik lagu Theme Song Hari Santri adalah sebagai berikut.
Theme Song Hari Santri
22 Oktober 45
Resolusi jihad panggilan jiwa
Santri dan ulama tetap setia
Berkorban pertahankan indonesia
Saat ini kita telah merdeka
Mari teruskan perjuangan ulama
Berperan aktif dengan dasar pancasila
Nusantara tanggung jawab kita
Reff:
Hari santri hari santri hari santri
Hari santri bukti cinta pada negeri
Ridho dan rahmat dari ilahi
Nkri harga mati
Ayo santri ayo santri ayo santri
Ayo ngaji dan patuh pada kyai
Jayalah bangsa, jaya negara
Jayalah pesantren kita
Mari bersiap kita berangkat
Ke pesantren dengan penuh samangat
Raih cita cita luruskan niat
Mengabdi tuk kemaslahatan umat
Back to reff
***
Jayalah bangsa negara
Jayalah indonesia
Jayalah indonesia
Lagu Santri 2019
Ya Lal Wathon
Garis-Garis Besar Proker FKDT
GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA
FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMLIYAH (FKDT)
I. PENDAHULUAN
Pendidikan diniyah sebagai istilah khusus dari sekolah agama, mulai diselenggarakan di Indonesa bersamaan dengan penyebaran agama Islam di tanah air dengan bentuk dan pola yang berbeda dengan keadaan sekarang, setelah mengalami beberapa kali perubahan sesuai perkembangan zaman.
Pendidikan diniyah yang diselenggarakan oleh masyarakat, sepanjang sejarah telah membuktikan betapa besar peranannya dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat, menanamkan nilai-nilai akhlaqul karimah sebagai modal pembangunan dan SDM yang berkualitas.
Pada saat ini ada indikasi ketidakseimbangan / kekeliruan sikap mayarakat termasuk pemerintah dalam memandang dan memperlakukan pendidikan diniyah. Masyarakat termasuk pemerintah menempatkan pendidikan diniyah hanya sebatas kebutuhan sekunder/tidak pokok (sampingan), padahal pendidikan agama merupakan kebutuhan primer/pokok.
Keberadaan pendidikan diniyah takmiliyah menurut UU No. 20 Tahun 2003, Permendiknas No. 19 Tahun 2005 dan PP 55 Tahun 2007, menempatkan pendidikan Diniyah Takmiliyah ke dalam jalur pendidikan non formal, mestinya tidak mengurangi perhatian terhadap pendidikan diniyah, karena jika dilihat dari peran dan urgensiya terhadap pembinaan SDM. Hal itu sama pentingnya dengan jalur pendidikan formal.
Pembangunan oleh SDM yang unggul dan menguasai IPTEK, jika tanpa dilandasi oleh IMTAQ, niscaya akan rusak. Kita sangat prihatin melihat kenyataan bahwa disatu pihak pendidikan diniyah sangat diperlukan, namun dipihak lain dukungan berbagai pihak terhadap penyelenggaraan pendidikan diniyah dirasakan masih sangat kurang, sehingga aktifitas pembelajaran dan mutunya masih sangat jauh dari apa yang diharapkan.
Walaupun demikian pendidikan diniyah akan tetap menjadi harapan masyarakat untuk tetap berkiprah menyebarkan syariat Islam, dengan bantuan dan perhatian yang lebih optimal dari orang tua dan pemerintah.
II. PENGERTIAN, FUNGSI DAN TUGAS POKOK FKDT
Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) adalah Forum yang membina hubungan kerjasama secara koordinatif antara Diniyah Takmiliyah.
a. Fungsi FKDT
Fungsi FKDT adalah sebagai berikut :
1. FKDT berfungsi sebagai mitra kerja Kemenag terkait dalam mensukseskan penyelengaraan Diniyah Takmiliyah.
2. Wadah interaksi, yaitu setiap anggota memiliki hak dan kewajiban untuk saling membina secara bersama atas dasar rasa tanggung jawab.
3. Wadah konsultasi, yaitu setiap anggota memilki hak dan kewajiban mengemukakan dan memecahkan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan tugas di lapangan.
4. Wadah koordinasi, yaitu setiap anggota memiliki pandangan dan langkah yang sama dan sebagai wujud kerjasama dalam upaya peningkatan profesionalisme tenaga pendidikan secara terpadu.
5. Pengurus sebagai perwakilan para anggota merupakan satuan tugas yang berfungsi sebagai pengelolaan tugas-tugas dan kegiatan koordinatif diatas.
b. Tugas FKDT
Tugas pokok FKDT adalah :
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari pedoman peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan program tahunan secara terpadu dan program pengajaran yang meliputi penggunaan kurikulum, perencanaan program pengajaran pada setiap awal tahun pelajaran.
3. Mengkoordinasikan kesatuan langkah dalam penetapan bahan pelajaran dan buku serta alat pelajaran lainnya.
4. Mengkoordinasikan pengembangan sistem dan metode serta pendekatan dalam menyusun pengembangan silabus.
5. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar pada semester, kenaikan kelas, Ujian Akhir dan pengadaan Ijazah/Syahadah.
6. Menyelenggrakan rapat/pertemuan guru-guru mata pelajaran, bahan pelajaran, metode penyampaian dan pengembangan alat, bahan pelajaran.
7. Menyelenggarakan rapat koordinasi kepala diniyah takmiliyah dalam usaha mencapai kebersamaan dalam pembinaan.
c. Wewenang FKDT:
Wewenaang FKDT adalah sebagai berikut :
1. Menyusun program kerja dan time schedule FKDT selama Satu Tahun Anggaran;
2. Perumusan konsep kebijakan pendidikan diniyah takmiliyah berdasarkan kebijakan nasional dan Peraturan Daerah (PERDA) yang terkait;
3. Pembuatan konsep sosialisasi program pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
4. Pembuatan konsep tentang perencanaan, pelaksanaan, verifikasi, supervisi, evaluasi dan monitoring Pendidikan Diniyah.
III. PERANAN FKDT DALAM MENINGKATKAN MUTU DINIYAH TAKMILIYAH
Kondisi obyektif tentang pengelolaan diniyah takmiliyah termasuk mutunya masih jauh dari yang diharapkan. Ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain :
1. Faktor personal/SDM
2. Faktor sarana prasarana
3. Faktor finansial/dana
4. Faktor pembinaan.
Pada umumnya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan diniyah takmiliyah hanya bermodalkan semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kewajiban taffaquh fiddin dan menyebarkan nilai-nilai ajaran Islam. Kesulitan mencari guru yang memenuhi syarat (qualified), kurangnya sarana prasarana, minimnya dana untuk operasional dan membayar honor, lemahnya manajemen serta kurangnya pembinaan tidak dijadikan pertimbangan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan diniyah takmiliyah.
Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan diniyah takmiliyah, melalui pembinaan dan sosialisasi penerapan administrasi pengelolaan dan pembelajaran pendidikan diniyah takmiliyah. Begitu pula tugas-tugas dalam pembinaan manajemen kepala diniyah takmiliyah, pembinaan profesional guru dan pengembangan kreativitas serta bakat siswa banyak bertumpu kepada kemampuan FKDT dalam menyelenggarakan kegiatannya.
Namun FKDT sebagai wadah interaksi, konsultasi dan koordinasi sering tidak berdaya karena beberapa faktor :
1. Kurangnya pemahaman dari pengurus maupun anggota tentang tugas, fungsi dan manfaat FKDT sebagai koordinasi.
2. Terbatasnya waktu dari pengurus maupun anggota dalam melaksanakan kegiatan, terutama bagi wilayah kerja.
3. Kurangnya dana sebagai penunjang kegiatan pengurus, sebagai akibat kesulitan penggalangan dana.
IV. PEMBERDAYAAN FKDT
Menyadari penting dan besarnya peran FKDT dalam peningkatan mutu, maka perlu pemberdayaan FKDT. Adapun upaya-upaya dalam pemberdayaan FKDT, antara lain :
1. Meningkatkan dan mengefektifkan pembinaan secara formal dengan mengadakan penataran, workshop serta pendidikan dan pelatihan (diklat) oleh Kantor Kementerian Agama.
2. Meningkatkan upaya penggalangan dana melalui penyelenggaraan ulangan umum dan ujian bersama, serta pengadaan administrasi.
3. Mengupayakan bantuan dari pemerintah maupun donatur yang tidak mengikat.
4. Meningkatkan volume pertemuan, kegiatan tukar pikiran, informasi, pengalaman dan dialog tentang kegiatan FKDT.
5. Mengadakan studi banding tentang kegiatan FKDT.
V. PROGRAM KERJA FKDT
1. Meningkatkan Manajemen Organisasi
a. Mengadakan rapat/pertemuan rutin
b. Mengadakan pembinaan manajemen pengurus
c. Mengadakan studi banding
d. Meningkatkan kesejahteraan pengurus.
e. Pendataan/Pemetaan Diniyah Takmiliyah.
f. Mengadakan verifikasi Diniyah Takmiliyah.
g. Mengadakan Supervisi , Monitoring dan Pelaporan Diniyah Takmiliyah.
h. Mengadakan Akreditasi Diniyah Takmiliyah.
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Diniyah Takmiliyah
a. Pengadaan buku-buku sesuai dengan kurikulum.
b. Pengadaan modul atau LKS berbahasa arab pegon jawa dan arab pegon melayu.
c. Pengadaan alat peraga yang tepat.
d. Pengadaan Papan Nama Lembaga.
e. Pengadaan Mebeuler Diniyah Takmiliyah.
f. Pengadaan Administrasi Diniyah Takmiliyah.
g. Pengadaan ATK Diniyah Takmiliyah
3. Pengembangan Kurikulum Diniyah
a. Menyusun administrasi diniyah takmiliyah.
b. Mengembangkan Silabus.
c. Menyusun RPP Diniyah Takmiliyah
d. Mengadakan Ujian Bersama
4. Meningkatkan Kemampuan Tenaga Pendidik dan kependidikan Diniyah Takmiliyah:
a. Mengadakan kegiatan MGMP.
b. Mengupayakan Legalitas Jam mengajar Diniyah Takmiliyah.
c. Mengupayakan Tenaga Pendidik Diniyah Takmiliyah menjadi Tenaga Honorer.
5. Meningkatkan Kesejahteraan Dewan Asatidz
a. Mengusulkan bantuan Honor dari DIPA Kemenag RI.
b. Mengajukan dan Mendistribusikan bantuan honor dari Pemda Provinsi dan Kabupaten Kota.
6. Meningkatkan Kompetensi Santri dengan mengadakan Porsadin Nasional.
7. Mengadakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait
8. Mengadakan seragam batik untuk Santri dan Dewan Asatidz.
Di tetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Februari 2014
Anggaran Rumah Tangga FKDT
ANGGARAN RUMAH TANGGA
FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH
BAB I
MAKNA LAMBANG DAN PENGGUNAAN LAMBANG
Pasal 1
1. Berbentuk Segi Lima (Rukun Islam & Pancasila)
2. Warna dasar putih (kesucian perjuangan)
3. Bintang (tingginya cita-cita kepada Allah)
4. Padi & kapas (kesejahteraan guru dan warga diniyah)
5. Kitab terbuka (sumber ilmu, al qur`an dan assunnah)
6. Tangan berjabat (kekokohan silaturrahim)
BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 2
Anggota FKDT
terdiri dari :
1. Anggota Biasa, yaitu penyelenggara,
pengelola, dan atau pendidik (asatidz) yang masih aktif
memberikan layanan pada Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah
jenjang awaliyah, wustha dan ‘ulya
2. Anggota kehormatan ialah setiap orang
yang telah berjasa kepada organisasi dan disetujui penetapannya serta disahkan
oleh rapat Pengurus Harian FKDT.
BAB III
TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA
Pasal 3
1. Penerimaan anggota dapat dilakukan di tingkat kecamatan,
kabupaten/kota dan atau propinsi domisili calon anggota.
2. Pengelolaan administrasi penerimaan anggota diatur oleh pengurus
pusat.
3. Anggota kehormatan diusulkan dalam rapat harian pengurus
Kecamatan, rapat harian pengurus Kabupaten/kota, rapat harian pengurus propinsi
dan atau rapat harian pengurus pusat. Penetapan anggota
kehormatan dilakukan pengurus organisasi
pada masing-masing tingkatan setelah mendapatkan
persetujuan dari organisasi.
BAB IV
KEWAJIBAN KEANGGOTAAN
Pasal 4
Anggota FKDT berkewajiban :
1. Memiliki akhlaqul karimah.
2. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi.
3. Setia kepada organisasi.
4. Tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,
peraturan dan keputusan organisasi.
5. Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi.
6. Mendukung dan mensukseskan program-program organisasi.
BAB V
HAK ANGGOTA
Pasal 5
Anggota FKDT berhak :
1. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.
2. Memperoleh pelayanan, pendidikan, pelatihan, bimbingan serta
pembelaan dari organisasi.
3. Mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan usul dan
saran yang bersifat membangun.
4. Memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi
dan atau melaksanakan tugas lain yang diamanatkan organisasi.
5. Mendapatkan kemaslahatan dari kegiatan-kegiatan organisasi.
BAB VI
PEMBINAAN ANGGOTA
Pasal 6
Pembinaan terhadap Madrasah Diniyah Takmiliyah dilakukan
dalam bentuk pembinaan SDM
Pasal 7
Pembinaan terhadap Anggota Kehormatan dilakukan melalui
kegiatan konsultasi, koordinasi dan konsolidasi.
BAB VII
BERHENTI DARI ANGGOTA
Pasal 8
1. Anggota biasa dan anggota kehormatan FKDT berhenti keanggotaannya
karena
a. Meninggal dunia
b. Atas permintaan sendiri
c. Melanggar AD/ART
2. Pemberhentian sebagaimana ayat 1 huruf (b) dan (c) ditetapkan dengan
Surat keputusan yang dikeluarkan oleh pengurus ditingkatan masing-masing.
BAB VIII
DEWAN PEMBINA
Pasal 9
1. Dewan Pembina dibentuk dalam kepengurusan FKDT ditingkat Pusat,
Wilayah, Cabang, dan Anak Cabang.
2. Dewan Pembina ditetapkan di masing-masing tingkatan kepengurusan
sesuai kebutuhan.
3. Dewan Pembina berkewajiban memberikan pertimbangan, saran, nasehat
baik diminta maupun tidak dilakukan baik secara perorangan maupun kolektif
sesuai dengan tingkatan kepengurusan masing-masing.
4. Dewan Pembina berhak :
a. Mendapatkan laporan secara periodik dari Dewan kode
etik dan Pengurus.
b. Mengambil keputusan terhadap organisasi apabila terjadi
deadlock/jalan buntu roda organisasi.
BAB IX
DEWAN KODE ETIK
Pasal 10
1. Dewan Kode Etik ditetapkan dalam kepengurusan FKDT ditingkat Pusat,
Wilayah, Cabang, dan Anak Cabang.
2. Dewan Kode Etik ditetapkan oleh Dewan Pembina berdasarkan Rapat
Dewan Pembina di masing-masing tingkatan kepengurusan sesuai kebutuhan.
3. Dewan Kode Etik merupakan badan kepengawasan yang berkewajiban:
a. Menilai, memberikan pertimbangan, saran, nasehat baik diminta maupun
tidak, berdasarkan laporan maupun temuan, secara perorangan maupun kolektif
sesuai dengan tingkatan kepengurusan masing-masing.
b. Melaporkan hasil penilaian terhadap kinerja pengurus organisasi
sesuai dengan tingkatan kepengurusan masing-masing kepada Dewan Pembina.
4. Dewan Kode Etik berhak mendapatkan laporan secara periodik dari
pengurus di masing-masing tingkatan.
BAB X
SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI
Dewan Pengurus Pusat
Pasal 11
1. Pengurus Harian Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah
Takmiliyah (DPP-FKDT) adalah pengurus yang menerima amanat Munas sebagai
pengurus dan memegang tanggung jawab tertinggi organisasi baik kedalam maupun
keluar.
2. Pengurus Harian Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah
Takmiliyah (DPP-FKDT) terdiri dari :
a. Ketua Umum
b. 8 (delapan) Wakil Ketua
c. Sekretaris Umum
d. 8 (delapan) Wakil Sekretaris
e. Bendahara Umum
f. 2 (dua) Wakil Bendahara
g. Departemen-departemen
h. Lembaga-lembaga.
3. Organisasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) terdaftar di
Kesbangpol
4. Kepengurusan Harian Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah
Takmiliyah (DPP-FKDT) di sahkan dengan Akta Notaris dan Kementerian Hukum dan
HAM.
5. Kepengurusan Departemen dan Lembaga disahkan dan ditetapkan oleh
Dewan Pengurus Pusat (DPP-FKDT)
Dewan Pengurus Wilayah
Pasal 12
1. Pengurus Harian Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah
Takmiliyah (DPW-FKDT) adalah pengurus yang menerima amanat Musyawarah Wilayah
(Muswil) sebagai pengurus dan memegang tanggung jawab organisasi di tingkat
provinsi baik kedalam maupun keluar.
2. Pengurus Harian Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah
Takmiliyah (DPW-FKDT) dapat dibentuk di tiap provinsi atau daerah istimewa
dimana telah berdiri paling sedikit lima DPC-FKDT.
3. Pengurus Harian Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah
Takmiliyah (DPW-FKDT) terdiri dari :
a. Ketua
b. 6 (enam) Wakil Ketua
c. Sekretaris
d. 6 (enam) Wakil sekretaris
e. Bendahara
f. Wakil bendahara
g. Departemen-departemen
h. Lembaga-lembaga
4. Organisasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) terdaftar di
Kesbangpol
5. Pengurus Harian Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah
Takmiliyah (DPW-FKDT) disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat
Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT).
6. Dalam hal ayat (2) di atas tidak terpenuhi, Pengurus Harian DPP
dapat membentuk pelaksana harian kepengurusan di provinsi.
7. Kepengurusan Departemen dan Lembaga disahkan dan ditetapkan oleh
Dewan Pengurus Wilayah (DPW-FKDT)
Dewan Pengurus Cabang
Pasal 13
1. Pengurus Harain Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah
Takmiliyah (DPC-FKDT) adalah pengurus Kabupaten/Kota yang menerima amanat
Musyawarah Cabang (Muscab) sebagai pengurus dan memegang tanggung jawab
organisasi di tingkat kabupaten/kota baik ke dalam maupun keluar.
2. Pengurus Harain Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah
Takmiliyah (DPC-FKDT) dapat dibentuk ditiap kabupaten/kota dimana telah berdiri
paling sedikit 3 (tiga) kecamatan.
3. Pengurus kabupaten/kota terdiri dari :
a. Ketua
b. 4 (empat) wakil Ketua
c. Sekretaris
d. 4 (empat) Wakil sekretaris
e. Bendahara
f. Wakil Bendahara
g. Departemen-Departemen
h. Lembaga-lembaga
4. Organisasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) terdaftar di
Kesbangpol
5. Pengurus Harain Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah
Takmiliyah (DPC-FKDT) disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus
Wilayah (DPW-FKDT).
6. Pengurus Departemen dan Lembaga disahkan dan ditetapkan oleh Dewan
Pengurus Cabang (DPC-FKDT).
Dewan Pengurus Anak Cabang
Pasal 14
1. Pengurus Harian Pengurus Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah
Takmiliyah (PAC-FKDT) adalah pengurus Kecamatan yang menerima amanat Musyawarah
Anak Cabang untuk dan memegang tanggung jawab di tingkat Kecamatan baik kedalam
maupun keluar.
2. Pengurus Harian Anak Cabang
Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (PAC-FKDT) dapat dibentuk di daerah
Kecamatan.
3. Pengurus Harian Anak Cabang
Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (PAC-FKDT) terdiri dari :
a. Ketua
b. 2
( dua ) Wakil Ketua
c. Sekretaris
d. 2
( dua ) Wakil Sekretaris
e. Bendahara
f. Wakil
Bendahara
g. Departemen-departemen
4. Pengurus Harian Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah
(PAC-FKDT) disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC-FKDT)
BAB XI
MASA BAKTI
Pasal 15
1. Dewan
Pengurus Pusat (DPP-FKDT) dipilih untuk masa bakti 5 tahun, dan dapat dipilih
kembali, kecuali untuk jabatan Ketua Umum hanya dapat dipilih untuk dua kali
masa bakti.
2. Dewan
Pengurus Wilayah (DPW-FKDT) dipilih untuk masa bakti 5 tahun dan dapat dipilih
kembali, kecuali untuk jabatan ketua hanya dapat dipilih untuk dua kali masa
bakti
3. Dewan
Pengurus Cabang (DPC-FKDT) dipilih untuk masa bakti 5 tahun dan dapat dipilih
kembali, kecuali untuk jabatan ketua hanya dapat dipilih untuk dua kali masa
bakti.
4. Dewan
Pengurus Anak Cabang (DPAC-FKDT) dipilih untuk masa bakti 4 tahun dan dapat
dipilih kembali, kecuali untuk jabatan ketua hanya dapat dipilih untuk dua kali
masa bakti.
BAB XII
SYARAT-SYARAT MENJADI PENGURUS
Pasal 16
Seorang anggota FKDT dapat dipilih menjadi
Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang, dan
Pengurus Anak Cabang dengan syarat :
1. Berprestasi,
berdedikasi dan loyal kepada organisasi.
2. Mampu dan
aktif menjalankan organisasi.
3. Berakhlaqul
karimah.
BAB XIII
KEWAJIBAN PENGURUS
Kewajiban Dewan Pengurus Pusat (DPP-FKDT)
Pasal 17
Dewan Pengurus Pusat berkewajiban :
1. Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga, keputusan Munas, keputusan organisasi.
2. Melaksanakan Munas.
3. Memberikan pertanggungjawaban kepada Munas.
4. Mengesahkan dan menetapkan Dewan Pengurus Wilayah.
5. Menentukan kebijakan umum sesuai AD/ART untuk menjalankan
organisasi.
6. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang
memerlukan.
7. Memperhatikan dan melaksanakan saran-saran Dewan Pembina dan Dewan
Kode Etik.
Kewajiban Dewan Pengurus Wilayah (DPW-FKDT)
Pasal 18
Dewan Pengurus wilayah berkewajiban :
1. Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam AD/ART keputusan
Munas, keputusan musyawarah wilayah, dan raker wilayah.
2. Melaksanakan musyawarah wilayah (Muswil).
3. Mengesahkan dan menetapkan pengurus Cabang.
4. Memberikan pertanggungjawaban kepada musyawarah wilayah.
5. Memberikan perlidungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.
6. Memperhatikan dan melaksanakan saran-saran Dewan Pembina dan Dewan
Kode Etik.
Kewajiban Dewan Pengurus Cabang
Pasal 19
Dewan Pengurus Cabang berkewajiban :
1. Menjalanakan semua ketentuan yang tercantum dalam AD/ART keputusan
Munas, keputusan Muswil, Keputusan Muscab.
2. Melaksanakan musyawarah Cabang (Muscab)
3. Mengesahkan dan menetapkan Pengurus Anak Cabang
4. Memberikan pertanggungjawaban kepada musyawarah Cabang (Muscab).
5. Memberikan perlidungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.
6. Memperhatikan dan melaksanakan saran-saran Dewan Pembina dan Dewan
Kode Etik.
Kewajiban Dewan Pengurus Anak Cabang
Pasal 20
Dewan Pengurus Anak Cabang
berkewajiban :
1. Menjalanakan semua ketentuan yang tercantum dalam AD/ART keputusan
Munas, keputusan Muswil, Keputusan Muscab.
2. Melaksanakan Musyawarah Anak Cabang (Musancab)
3. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Anak Cabang
(Musancab).
4. Memberikan perlidungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.
5. Memperhatikan dan melaksanakan saran-saran Dewan Pembina dan Dewan
Kode Etik.
BAB XIV
HAK PENGURUS
Hak Dewan Pengurus Pusat
Pasal 21
Dewan Pengurus Pusat berhak :
1. Mengambil kebijakan organisasi tingkat pusat.
2. Membuat Surat Keputusan dan ketetapan untuk Dewan Pengurus Wilayah
se Indonesia
3. Membatalkan keputusan atau kebijaksanaan Dewan Pengurus Wilayah yang
bertentangan dengan AD/ART atas usulan Dewan Pembina.
4. Membekukan Dewan Pengurus Wilayah.
5. Menerbitkan KTA (Kartu Tanda Anggota) untuk anggota biasa dan
anggota kehormatan.
Hak Dewan Pengurus Wilayah
Pasal 22
Dewan Pengurus Wilayah berhak :
1. Mengambil kebijakan organisasi tingkat Wilayah
2. Membuat Surat Keputusan dan ketetapan untuk Dewan Pengurus Cabang se
Provinsi
3. Membatalkan keputusan atau kebijaksanaan Dewan Pengurus Cabang yang
bertentangan dengan AD/ART atas usulan Dewan Pembina.
4. Membekukan Dewan Pengurus Cabang.
5. Merekomendasikan data untuk diterbitkan KTA (Kartu Tanda Anggota)
kepada Dewan Pengurus Pusat.
Hak Dewan Pengurus Cabang
Pasal 23
Dewan Pengurus Cabang berhak :
1. Mengambil kebijakan organisasi Dewan Pengurus Cabang
2. Membuat Surat Keputusan dan ketetapan untuk Dewan Pengurus Anak
Cabang se Kabupaten/Kota.
3. Membatalkan keputusan atau kebijaksanaan Dewan Pengurus Anak Cabang
yang bertentangan dengan AD/ART atas usulan Dewan Pembina.
4. Membekukan Dewan Pengurus Anak Cabang se Kabupaten/Kota
5. Merekomendasikan Data untuk diterbitkan KTA (Kartu Tanda Anggota)
kepada Dewan Pengurus Wilayah.
Hak Dewan Pengurus Anak Cabang
Pasal 24
Dewan Pengurus Anak Cabang berhak :
1. Mengambil kebijakan organisasi Dewan Pengurus Anak Cabang
2. Mengusulkan KTA (Kartu Tanda Anggota) kepada Dewan Pengurus Cabang.
BAB XV
PEMBEKUAN PENGURUS
Pasal 25
1. Dewan Pengurus Pusat dapat dibekukan melalui Munaslub dengan
memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pembina.
2. Dewan Pengurus Pusat dapat membekukan Dewan Pengurus Wilayah melalui
Muswilub dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pembina.
3. Dewan Pengurus Wilayah dapat membekukan Dewan Pengurus Cabang
melalui Muscablub dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pembina.
4. Dewan Pengurus Cabang dapat membekukan Dewan Pengurus Anak Cabang
melalui Musancablub dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pembina.
5. Pembekuan tersebut didasarkan atas keputusan sekurang-kurangnya rapat
pengurus harian dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pembina.
6. Alasan pembekuan harus benar-benar kuat baik ditinjau dari segi
syarat maupun AD/ART organisasi, antara lain :
a. Dewan Pengurus Pusat (DPP)
1) Melanggar AD/ART Organisasi (tidak
melaksanakan Munas/ Muskernas/Rakernas/Rakornas, dan laporan
pertanggungjawaban).
2) Melanggar
nilai-nilai akhlaqul karimah.
b. Dewan Pengurus Wilayah (DPW)
1) AD/ART
Organisasi (Tidak melaksanakan Muswil/Muskerwil/ Rakerwil /Rakorwil, dan laporan
pertanggungjawaban).
2) Melanggar
nilai-nilai akhlaqul karimah.
c. Dewan Pengurus Cabang (DPC)
1) AD/ART
Organisasi (Tidak melaksanakan Muscab/Muskercab/ Rakercab/ Rakorcab, dan
laporan pertanggungjawaban).
2) Melanggar
nilai-nilai akhlaqul karimah.
d. Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC)
1) AD/ART
Organisasi (Tidak melaksanakan Musancab/Muskerancab/ Rakerancab/ Rakorancab,
dan laporan pertanggungjawaban).
2) Melanggar
nilai-nilai akhlaqul karimah.
BAB XVI
PENGGANTIAN PENGURUS
Pasal 26
1. Penggantian pengurus dapat dilakukan sebelum masa baktinya berakhir
apabila yang bersangkutan tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai pengurus.
2. Tata cara penggantian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) yang dikeluarkan oleh
Dewan Pengurus Pusat melalui pertimbangan dari Dewan Pembina.
BAB XVII
PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN ANTAR WAKTU
Pasal 27
1. Apabila terjadi kekosongan jabatan dalam masa bakti kepengurusan
FKDT, maka diisi oleh pejabat sementara yang ditetapkan dalam rapat pleno
sampai diselenggarakannya Munas, Muswil, Muscab dan Musancab.
2. Tata cara pengisian kekosongan jabatan akan diatur dalam Peraturan
Organisasi (PO).
BAB XVIII
PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 28
1. Forum permusyawaratan untuk pengambilan keputusan organisasi
meliputi:
a. Tingkat Pusat: Munas, Munaslub, Rakernas, Rakornas, dan Rapimnas.
b. Tingkat Wilayah: Muswil, Muswilub, Rakerwil, Rakorwil dan Rapimwil.
c. Tingkat Cabang: Muscab, Muscablub, Rakercab, Rakorcab dan Rapimcab.
d. Tingkat Anak Cabang: Musancab, Musancablub, Rakerancab, Rakorancab,
dan Rapimancab.
2. Rapat untuk pengambilan keputusan organisasi, meliputi : rapat
harian, rapat pleno, dan rapat departemen/lembaga.
Musyawarah Nasional
(Munas)
Pasal 29
1. Munas sebagai permusyawaratan dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
organisasi yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Munas diselenggarakan untuk :
a. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat.
b. Menetapkan program umum organisasi.
c. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
d. Merumuskan kebijaksanaan organisasi berkaitan dengan kehidupan,
pendidikan, kebangsaan dan kemasyarakatan.
3. Munas diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.
4. Munas dihadiri oleh :
a. Dewan Pembina (minimal satu orang)
b. Dewan Kode Etik (minimal satu orang)
c. Dewan Pengurus Pusat
d. Dewan Pengurus Wilayah
e. Dewan Pengurus Cabang
f. Undangan yang ditetapkan pengurus.
5. Munas dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½
(setengah) lebih satu dari Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang
yang sah.
6. Hak suara diatur sebagai berikut :
a. Dewan Pembina memiliki hak bicara.
b. Dewan Kode Etik memiliki hak bicara.
c. Dewan Pengurus Pusat memiliki hak bicara, hak memilih dan dipilih
d. Dewan Pengurus Wilayah memiliki hak bicara, hak memilih dan dipilih
e. Dewan Pengurus Cabang memiliki hak bicara dan memilih.
f. Undangan yang ditetapkan pengurus, memiliki hak bicara.
7. Tata Tertib Munas dan tata cara pemilihan ketua dibuat oleh Dewan
Pengurus Pusat dengan pengesahan sidang pleno Munas.
8. Pembentukan Dewan Pengurus Pusat melalui rapat Tim Formatur.
Musyawarah Nasional Luar Biasa
(Munaslub)
Pasal 30
1. Dalam keadaan istimewa Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan
sewaktu-waktu atas:
a. Saran dan pertimbangan Dewan Pembina
b. Usulan Dewan Pengurus Pusat
c. Permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah
Dewan Pengurus Wilayah yang sah.
2. Munaslub dihadiri oleh :
a. Dewan Pembina (minimal satu orang)
b. Dewan Kode Etik (minimal satu orang)
b. Pengurus Pusat
c. Pengurus Wilayah
d. Pengurus Cabang, dan
e. Undangan yang ditetapkan panitia
3. Munaslub diadakan dan dipimpin oleh panitia yang dibentuk oleh Dewan
Pembina dan atau Dewan Pengurus Pusat.
4. Munaslub dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½
(setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah.
5. Hak suara dalam Munaslub diatur sebagai berikut :
a. Dewan Pembina memiliki hak bicara.
b. Dewan Pengawas memiliki hak bicara.
c. Dewan Pengurus Pusat memiliki hak bicara, hak memilih dan dipilih
d. Dewan Pengurus Wilayah memiliki hak bicara, hak memilih dan dipilih
e. Dewan Pengurus Cabang memiliki hak bicara dan memilih.
f. Undangan yang ditetapkan panitia, memiliki hak bicara.
6. Tata tertib Munaslub dan tata cara pemilihan ketua ditetapkan
melalui sidang pleno Munaslub.
7. Pembentukan Dewan Pengurus Pusat melalui rapat Tim Formatur.
Rapat Kerja Nasional
(Rakernas)
Pasal 31
1. Rakernas diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode
kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas
penetapan Dewan Pengurus Pusat atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½
(setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang sah.
2. Rakernas diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.
3. Rakernas dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½
(setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang sah.
4. Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.
5. Rakernas diadakan untuk merumuskan program-program kerja.
6. Rakernas dihadiri oleh :
a. Dewan Pengurus Pusat
b. Dewan Pengurus Wilayah
c. Undangan yang ditetapkan pengurus.
Rapat Koordinasi Nasional
(Rakornas)
Pasal 32
1. Rakornas diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode
kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas
penetapan Dewan Pengurus Pusat atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½
(setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang sah.
2. Rakornas diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.
3. Rakornas dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½
(setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang sah.
4. Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.
5. Rakornas diadakan untuk membicarakan hal-hal teknis dan
pengorganisasian pelaksanaan program kerja.
6. Rakornas dihadiri oleh :
a. Dewan Pengurus Pusat
b. Dewan Pengurus Wilayah
c. Undangan yang ditetapkan pengurus.
Rapat Pimpinan Nasional
(Rapimnas)
Pasal 33
1. Rapimnas diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode
kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas
penetapan Dewan Pengurus Pusat atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½
(setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang sah.
2. Rapimnas diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.
3. Rapimnas dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½
(setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang sah.
4. Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.
5. Rapimnas diadakan untuk :
a. Membicarakan hal-hal penting yang timbul selama kepengurusan.
b. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Munas dan atau
Munaslub.
c. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja pengurus dalam pelaksanaan
program kerja.
6. Rapimnas dihadiri oleh :
a. Dewan Pengurus Pusat
b. Dewan Pengurus Wilayah
c. Undangan yang ditetapkan pengurus.
Musyawarah Wilayah
(Muswil)
Pasal 34
1. Musyawarah Wilayah diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali oleh Dewan
Pengurus Wilayah.
2. Musyawarah Wilayah diadakan untuk :
a. Meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Wilayah.
b. Menetapkan program kerja Dewan Pengurus Wilayah.
c. Memilih Dewan Pengurus Wilayah.
3. Muswil diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah.
4. Musyawarah Wilayah dihadiri oleh :
a. Dewan Pembina (minimal satu orang)
b. Dewan Kode Etik (minimal satu orang)
c. Dewan Pengurus Wilayah
d. Dewan Pengurus Cabang.
e. Undangan yang ditetapkan pengurus.
5. Muswil dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½
(setengah) lebih satu dari Dewan Pengurus Cabang yang sah.
6. Hak suara diatur sebagai berikut :
a. Dewan Pembina memiliki hak bicara.
b. Dewan Kode Etik memiliki hak bicara.
c. Dewan Pengurus Pusat memiliki hak bicara.
d. Dewan Pengurus Wilayah memiliki hak bicara, hak memilih dan dipilih
e. Dewan Pengurus Cabang memiliki hak bicara, hak memilih dan dipilih.
f. Undangan yang ditetapkan pengurus memiliki hak bicara.
7. Tata Tertib Muswil dan tata cara pemilihan ketua dibuat oleh Dewan
Pengurus Wilayah dengan pengesahan sidang pleno Muswil.
8. Pembentukan Dewan Pengurus Wilayah melalui rapat Tim Formatur.
Musyawarah Wilayah Luar Biasa
(Muswilub)
Pasal 35
1. Dalam keadaan istimewa Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat
diadakan sewaktu-waktu atas:
a. Saran dan pertimbangan Dewan Pembina
b. Usulan Dewan Pengurus Wilayah
c. Permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah
Dewan Pengurus Cabang yang sah.
2. Muswilub dihadiri oleh :
a. Dewan Pembina (minimal satu orang)
b. Dewan Kode Etik (minimal satu orang)
c. Dewan Pengurus Pusat
d. Dewan Pengurus Wilayah
e. Dewan Pengurus Cabang
f. Undangan yang ditetapkan pengurus.
3. Muswilub diadakan dan dipimpin oleh panitia yang dibentuk oleh Dewan
Pembina dan atau Dewan Pengurus Wilayah.
4. Muswilub dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½
(setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah.
5. Hak suara dalam Muswilub diatur sebagai berikut :
a. Dewan Pembina memiliki hak bicara.
b. Dewan Kode Etik memiliki hak bicara.
c. Dewan Pengurus Pusat memiliki hak bicara
d. Dewan Pengurus Wilayah memiliki hak bicara, hak memilih dan hak
dipilih
e. Dewan Pengurus Cabang memiliki hak bicara dan hak memilih.
f. Undangan yang ditetapkan panitia memiliki hak bicara.
6. Tata tertib Muswilub dan tata cara pemilihan ketua ditetapkan
melalui sidang pleno Muswilub.
7. Pembentukan Dewan Pengurus Wilayah melalui rapat Tim
Formatur.
Rapat Kerja Wilayah
(Rakerwil)
Pasal 36
1. Rakerwil diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode
kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas
penetapan Dewan Pengurus Wilayah atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½
(setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah.
2. Rakerwil diadakan dan dipimpin oleh Dewan
Pengurus Wilayah.
3. Rakerwil dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½
(setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah.
4. Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui sekurang-kurangnya
½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.
5. Rakerwil diadakan untuk merumuskan program-program kerja.
6. Rakerwil dihadiri oleh :
a. Dewan Pengurus Wilayah
b. Dewan Pengurus Cabang
c. Undangan yang ditetapkan pengurus.
Rapat Koordinasi Wilayah
(Rakorwil)
Pasal 37
1. Rakorwil diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu
periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu
atas penetapan Dewan Pengurus Wilayah atau atas permintaan
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan
Pengurus Cabang yang sah.
2. Rakorwil diadakan dan dipimpin oleh Dewan
Pengurus Wilayah.
3. Rakorwil dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½
(setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah.
4. Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.
5. Rakorwil diadakan untuk membicarakan hal-hal teknis dan
pengorganisasian pelaksanaan program kerja.
6. Rakorwil dihadiri oleh :
a. Dewan Pengurus Wilayah
b. Dewan Pengurus Cabang
c. Undangan yang ditetapkan pengurus.
Rapat Pimpinan Wilayah
(Rapimwil)
Pasal 38
1. Rapimwil diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu
periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu
atas penetapan Dewan Pengurus Wilayah atau atas permintaan
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Cabang yang
sah.
2. Rapimwil diadakan dan dipimpin oleh Dewan
Pengurus Wilayah.
3. Rapimwil dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½
(setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah.
4. Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.
5. Rapimwil diadakan untuk :
a. Membicarakan hal-hal penting yang timbul selama kepengurusan.
b. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Muswil dan
atau Muswilub.
c. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja pengurus dalam
pelaksanaan program kerja.
6. Rapimwil dihadiri oleh :
a. Dewan Pengurus Wilayah
b. Dewan Pengurus Cabang
c. Undangan yang ditetapkan pengurus.
Musyawarah Cabang
(Muscab)
Pasal 39
1. Musyawarah Cabang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali
oleh Dewan Pengurus Cabang atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan
sewaktu-waktu atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari
utusan Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.
2. Musyawarah Cabang diadakan untuk :
a. Meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang.
b. Menetapkan program kerja Dewan Pengurus Cabang.
c. Memilih Dewan Pengurus Cabang.
3. Muswil diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang.
4. Musyawarah Cabang dihadiri oleh :
a. Dewan Pembina (minimal satu orang)
b. Dewan Kode Etik (minimal satu orang)
c. Dewan Pengurus Wilayah
d. Dewan Pengurus Cabang.
e. Dewan Pengurus Anak Cabang
f. Undangan yang ditetapkan pengurus.
5. Muscab dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½
(setengah) lebih satu dari Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.
6. Hak suara diatur sebagai berikut :
a. Dewan Pembina memiliki hak bicara.
b. Dewan Pengawas memiliki hak bicara.
c. Dewan Pengurus Wilayah memiliki hak bicara.
d. Dewan Pengurus Cabang memiliki hak bicara, hak memilih dan hak
dipilih.
e. Dewan Pengurus Anak Cabang memiliki hak bicara dan hak memilih.
f. Undangan yang ditetapkan pengurus memiliki hak bicara.
7. Tata Tertib Muscab dan tata cara pemilihan ketua dibuat oleh
Dewan Pengurus Cabang dengan pengesahan Muscab.
8. Pembentukan Dewan Pengurus Cabang melalui rapat Tim Formatur.
Musyawarah Cabang Luar Biasa
(Muscablub)
Pasal 40
1. Dalam keadaan istimewa Musyawarah CabangLuar Biasa dapat
diadakan sewaktu-waktu atas:
a. Saran dan pertimbangan Dewan Pembina
b. Usulan Dewan Pengurus Cabang
c. Permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah
Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.
2. Muscablub dihadiri oleh :
a. Dewan Pembina (minimal satu orang)
b. Dewan Kode Etik (minimal satu orang)
c. Dewan Pengurus Wilayah
d. Dewan Pengurus Cabang
e. Dewan Pengurus Anak Cabang
f. Undangan yang ditetapkan pengurus.
3. Muswil diadakan dan dipimpin oleh panitia yang dibentuk oleh Dewan
Pembina dan atau Dewan Pengurus Cabang.
4. Muscablub dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½
(setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang.
5. Hak suara, memilih dan dipilih dalam Muscablub diatur sebagai
berikut :
a. Dewan Pembina memiliki hak bicara.
b. Dewan Pengawas memiliki hak bicara.
c. Dewan Pengurus Wilayah memiliki hak bicara.
d. Dewan Pengurus Cabang memiliki hak bicara, hak memilih dan hak
dipilih.
e. Dewan Pengurus Anak Cabang memiliki hak bicara dan hak memilih.
f. Undangan yang ditetapkan panitia memiliki hak bicara.
6. Tata tertib Muscablub dan tata cara pemilihan ketua ditetapkan
melalui sidang pleno Muscablub.
7. Pembentukan Dewan Pengurus Cabang melalui rapat Tim
Formatur.
Rapat Kerja Cabang
(Rakercab)
Pasal 41
1. Rakercab diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode
kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas
penetapan Dewan Pengurus Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½
(setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.
2. Rakercab diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang.
3. Rakercab dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½
(setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.
4. Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.
5. Rakercab diadakan untuk merumuskan program-program kerja.
6. Rakercab dihadiri oleh :
a. Dewan Pengurus Cabang
b. Dewan Pengurus Anak Cabang
c. Undangan yang ditetapkan pengurus.
Rapat Koordinasi Cabang
(Rakorcab)
Pasal 42
1. Rakorcab diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode
kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas
penetapan Dewan Pengurus Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½
(setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.
2. Rakorcab diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang.
3. Rakorcab dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½
(setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.
4. Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.
5. Rakorcab diadakan untuk membicarakan hal-hal teknis dan
pengorganisasian pelaksanaan program kerja.
6. Rakorwil dihadiri oleh :
a. Dewan Pengurus Cabang
b. Dewan Pengurus Anak Cabang
c. Undangan yang ditetapkan pengurus.
Rapat Pimpinan Cabang
(Rapimcab)
Pasal 43
1. Rapimcab diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode
kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas
penetapan Dewan Pengurus Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½
(setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.
2. Rapimcab diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang.
3. Rapimcab dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½
(setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.
4. Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.
5. Rapimcab diadakan untuk :
a. Membicarakan hal-hal penting yang timbul selama kepengurusan.
b. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Muscab dan atau
Muscablub.
c. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja pengurus dalam
pelaksanaan program kerja.
6. Rapimcab dihadiri oleh :
a. Dewan Pengurus Cabang
b. Dewan Pengurus Anak Cabang
c. Undangan yang ditetapkan pengurus.
Musyawarah Anak Cabang
(Musancab)
Pasal 44
1. Musyawarah Anak Cabang diselenggarakan 4 tahun sekali oleh Dewan
Pengurus Anak Cabang atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu
atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari Madrasah
Diniyah yang diselenggarakan di wilayah kecamatan.
2. Musyawarah Anak Cabang diadakan untuk :
a. Meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Anak Cabang.
b. Menetapkan program kerja Dewan Pengurus Anak Cabang.
c. Memilih Dewan Pengurus Anak Cabang.
3. Musancab diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang.
4. Musyawarah Anak Cabang dihadiri oleh :
a. Dewan Pembina (minimal satu orang)
b. Dewan Kode Etik (minimal satu orang)
c. Dewan Pengurus Cabang.
d. Dewan Pengurus Anak Cabang.
e. Utusan Madrasah Diniyah.
f. Undangan yang ditetapkan pengurus.
5. Musancab dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½
(setengah) lebih satu dari Madrasah Diniyah yang diselenggarakan di wilayah
kecamatan.
6. Hak suara diatur sebagai berikut :
a. Dewan Pembina memiliki hak bicara.
b. Dewan Pengawas memiliki hak bicara.
c. Dewan Pengurus Cabang memiliki hak bicara.
d. Dewan Pengurus Anak Cabang memiliki hak bicara, hak memilih dan hak
dipilih.
e. Utusan Madrasah Diniyah memiliki hak bicara dan hak memilih.
f. Undangan yang ditetapkan pengurus memiliki hak bicara.
7. Tata Tertib Musancab dan tata cara pemilihan ketua dibuat oleh
Dewan Pengurus Anak Cabang dengan pengesahan sidang pleno Musancab.
8. Pembentukan Dewan Pengurus Anak Cabang melalui rapat Tim Formatur.
Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa
(Musancablub)
Pasal 45
1. Dalam keadaan istimewa Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa
dapat diadakan sewaktu-waktu atas:
a. Saran dan pertimbangan Dewan Pembina
b. Usulan Dewan Pengurus Anak Cabang
c. Permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari Madrasah
Diniyah yang diselenggarakan di wilayah kecamatan.
2. Musancablub dihadiri oleh :
a. Dewan Pembina (minimal satu orang)
b. Dewan Kode Etik (minimal satu orang)
c. Dewan Pengurus Cabang
d. Dewan Pengurus Anak Cabang
e. Utusan Madrasah Diniyah
f. Undangan yang ditetapkan panitia.
3. Musancablub diadakan dan dipimpin oleh panitia yang dibentuk oleh
Dewan Pembina dan atau Dewan Pengurus Anak Cabang.
4. Musancablub dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½
(setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang.
5. Hak suara dalam Musancablub diatur sebagai berikut :
a. Dewan Pembina memiliki hak bicara.
b. Dewan Kode Etik memiliki hak bicara.
c. Dewan Pengurus Cabang memiliki hak bicara.
d. Dewan Pengurus Anak Cabang memiliki hak bicara, hak
memilih dan dipilih.
e. Utusan Madrasah Diniyah memiliki hak bicara dan memilih.
f. Undangan yang ditetapkan panitia, memiliki hak bicara.
6. Tata tertib Musancablub dan tata cara pemilihan ketua ditetapkan
melalui sidang pleno Musancablub.
7. Pembentukan Dewan Pengurus Anak Cabang melalui rapat Tim
Formatur.
Rapat Kerja Anak Cabang
(Rakerancab)
Pasal 46
1. Rakerancab diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode
kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas
penetapan Dewan Pengurus Anak Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½
(setengah) lebih satu dari Madrasah Diniyah yang diselenggarakan di wilayah
kecamatan.
2. Rakerancab diadakan dan dipimpin oleh Dewan
Pengurus Anak Cabang.
3. Rakerancab dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½
(setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.
4. Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.
5. Rakerancab diadakan untuk merumuskan program-program kerja.
6. Rakerancab dihadiri oleh :
a. Dewan Pengurus Cabang
b. Dewan Pengurus Anak Cabang
c. Utusan Madrasah Diniyah
d. Undangan yang ditetapkan pengurus.
Rapat Koordinasi Anak Cabang
(Rakorancab)
Pasal 47
1. Rakorancab diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode
kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas
penetapan Dewan Pengurus Anak Cabang atau atas permintaan
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari Madrasah Diniyah yang
diselenggarakan di wilayah kecamatan.
2. Rakorancab diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus
Anak Cabang.
3. Rakorancab dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½
(setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.
4. Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.
5. Rakorancab diadakan untuk membicarakan hal-hal teknis dan
pengorganisasian pelaksanaan program kerja.
6. Rakorancab dihadiri oleh :
a. Dewan Pengurus Cabang
b. Dewan Pengurus Anak Cabang
c. Utusan Madrasah Diniyah
d. Undangan yang ditetapkan pengurus.
Rapat Pimpinan Anak Cabang
(Rapimancab)
Pasal 48
1. Rapimancab diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode
kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas
penetapan Dewan Pengurus Anak Cabang atau atas permintaan
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari Madrasah Diniyah yang
diselenggarakan di wilayah kecamatan.
2. Rapimancab diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus
Anak Cabang.
3. Rapimancab dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½
(setengah) lebih satu dari jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah.
4. Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.
5. Rapimancab diadakan untuk membicarakan hal-hal teknis dan
pengorganisasian pelaksanaan program kerja.
6. Rapimancab dihadiri oleh :
a. Dewan Pengurus Cabang
b. Dewan Pengurus Anak Cabang
c. Utusan Madrasah Diniyah
d. Undangan yang ditetapkan pengurus.
Rapat-Rapat Lain
Pasal 49
1. Rapat pleno adalah rapat pengurus FKDT untuk membahas dan memutuskan
sesuatu setiap 6 (enam) bulan sekali.
2. Rapat harian adalah rapat pengurus harian untuk membahas dan
memutuskan hal-hal tertentu yang diselenggarakan setiap 1 (satu) bulan sekali.
3. Rapat departemen adalah rapat intern atau antar departemen untuk
membahas program-program organisasi.
BAB XIX
QUORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 50
Permusyawaratan dan rapat adalah sah apabila memenuhi
quorum yakni yang dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari
jumlah peserta yang hadir.
Pasal 51
Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk
mufakat dan apabila tidak mungkin, maka keputusan diambil berdasarkan suara
terbanyak.
Pasal 52
1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dihadiri
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.
2. Keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat sekurang-kurangnya
½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.
BAB XX
KEUANGAN
Pasal 53
Keuangan organisasi di dapat dari :
1. Iuran anggota
2. Sumbangan dari para dermawan, instansi pemerintah dan badan-badan
swasta yang halal dan tidak mengikat organisasi.
3. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, aturan
organisasi dan atau hukum negara.
BAB XXI
TATA CARA PEMILIHAN
Pasal 54
1. Tata cara pemilihan ketua diatur dalam Tata Tertib Pemilihan pada
masing-masing tingkat kepengurusan FKDT berdasarkan musyawarah-mufakat, adil
dan demokratis.
2. Pembentukan pengurus pada masing-masing tingkat kepengurusan FKDT
dilakukan oleh Ketua teripilih dan dibantu Tim Formatur yang dipilih oleh
permusyawaratan.
BAB XXII
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 55
1. Pembubaran organisasi dapat diterima apabila diusulkan secara
tertulis kepada Dewan Pembina Pusat sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari
jumlah Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang yang sah.
2. Pembahasan pembubaran organisasi dilaksanakan selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan setelah usulan diterima melalui Munas.
3. Pembubaran organisasi dilaksanakan di hadapan badan hukum (notaris).
BAB XXIII
P E N U T U P
Pasal 56
1. Hal-hal
yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian dalam
Peraturan Organisasi.
2. Anggaran Rumah
Tangga ini hanya dapat dirubah oleh Munas dan atau Munaslub.
3. Anggaran Rumah
Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Di tetapkan di :
Jakarta
Pada tanggal : 15
Februari 2014
